Singgung Ucapan Prabowo, Menlu Retno Sebut RI Sedang Koordinasi Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian RI ke Gaza, Palestina.
“Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kita melalui koordinasi,” kata Retno kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.
Meski begitu, dia menyebut pengiriman pasukan perdamaian itu dilakukan jika memang mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.
“Untuk pengiriman PKO (peace keeping operation), ya harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Pak Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat ‘di bawah mandat PBB’,” tuturnya.
VIVA Militer: Kamp pengungsi di Rafah, Gaza selatan
- timesofisrael.com
Retno menyebut, di Gaza belum ada pasukan perdamaian dari Indonesia. Meski begitu, pengiriman itu tidak bisa langsung dilakukan mengingat harus berdasarkan arahan dari PBB.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ingin mengirim pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Omongan Prabowo itu jika mendapat mandat dari PBB.
Rencana pasukan perdamaian itu juga termasuk pengiriman tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan.
Dia menilai pengiriman pasukan ke Gaza itu bisa jadi solusi untuk penyelesaian konflik yang menimbulkan pertumpahan darah itu antara Palestina dan Israel.
"Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang bagi terwujudnya ‘two state solution’ atau Palestina yang merdeka sepenuhnya," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Juni 2024.
Meutya menambahkan, rencana pengiriman pasukan itu akan jadi salah satu topik yang bakal dibahas dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI pada 6 Juni 2024.
"Kami akan mendengarkan dari Panglima kesiapan prajurit dan tahapan yang perlu dilakukan," ujarnya.
Maka itu, ia minta agar seluruh pihak dukung rencana pengiriman pasukan demi perdamaian tersebut. Meutya meyakini Indonesia cukup berpengalaman dalam menciptakan pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak tahun 1957.
"Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa Bangsa," imbuhnya.
