Pengakuan Anak SYL soal Sayap Partai Nasdem Dapat Proyek Penyaluran Bansos dari Kementan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Putri Syahrul Yasin Limpo alias SYL, Indira Chunda Thita mengatakan bahwa organisasi sayap Partai Nasdem yakni Garnita Malahayati itu merupakan badan otonom yang berdiri sendiri, meski merupakan organisasi sayap. Ia mengatakan bahwa Garnita hanya menyalurkan program pembagian sembako dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Hal itu disampaikan Indira Thita saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024, dalam sidang lanjutan Syahrul Yasin Limpo sebagai terdakwa.
Awalnya, hakim anggota Ida Ayu Mustikawati bertanya kepada Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni terkait pengetahuan Surya Paloh pada kegiatan pembagian paket sembako ke-34 provinsi yang dilakukan Garnita menggunakan uang Kementerian Pertanian.
"Karena kegiatan-kegiatan itu, Joice kemarin selaku sekretaris dari Garnita dan juga selaku staf khusus Pak Menteri itu yang menyatakan, bahwa ketum partai mengetahui dan melaporkannya?," tanya hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Rabu, 5 Juni 2024.
"Yang Mulia izin menjelaskan, saya sudah tanya kepada ketua umum, bahwa ketua umum tidak pernah menerima laporan dari ketua umum sayap partai. Kapan, dan tanggal berapa, jam berapa, ketua umum belum pernah terima Yang Mulia," jawab Sahroni.
"Jadi menurut saudara, kegiatan yang dilakukan oleh Garnita memberikan bantuan sembako dan lain-lain, memang mengatasnamakan dan memberikannya ke DPW-DPW Nasdem itu tanpa sepengetahuan partai sendiri?," tanya hakim.
Setelah itu, hakim pun langsung mengkonfrontir jawaban Sahroni dengan Indira Thita di dalam satu ruang sidang. Hakim menyinggung soal keterangan dari Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem Joice Triatman yang menyebut bahwa Surya Paloh mengetahui kegiatan pembagian sembako itu.
"Oke karena kebetulan ada Indira, saya ingin mengkonfirmasi, apakah betul karena Indira itulah yang mempunyai ide-ide yang akhirnya diperintahkan Joice untuk mengadakan bantuan-bantuan itu. Dan dia diminta untuk melaporkan ke SYL, ke Pak Menteri ini. Kemudian Pak Menteri memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Pak Kasdi. Di situlah permasalahan sebenarnya. Jadi kebetulan sekali ada Indira, saya inginkan untuk klarifikasi sekalian," kata hakim.
Indira Thita mengatakan bahwa ada kerja sama antara Garnita dengan Kementerian Pertanian RI, sehingga Garnita mendapatkan tugas untuk program penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Pertanian.
"Apa yang telah saudara lakukan atau perintahkan terhadap Sekjen atau orang-orang di sekitar Garnita itu terhadap kegiatan kegiatan yang terkait dengan Kementan?," tanya hakim.
"Menjalankan program Kementerian Pertanian. Garnita sebagai penyalur atau distribusi program Kementan yang disalurkan untuk masyarakat," jawab Indira Thita.
"Apakah ada kerja sama?," tanya hakim.
"Kerja sama iya," jawab Indira Thita.
"Melalui apa kerja sama Garnita itu?," tanya hakim.
"Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu merupakan kegiatan yang diprogramkan dari Kementerian Pertanian. Kami hanya menyalurkan saja," jawab Indira Thita.
Garnita, kata Indira Thita, merupakan organisasi atau badan otonom yang dibangun sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa Garnita memiliki AD/ART sendiri meski terafiliasi dengan Partai Nasdem.
"Saudara selaku ketua organisasi Garnita, sayap NasDem, partai besar ya. Apakah diperkenalkan, dibebaskan, diizinkan melakukan kegiatan seperti itu tanpa sepengetahuan dari DPP (NasDem)?," tanya hakim.
"Kami sayap dari Partai NasDem. Kami berdiri sendiri Yang Mulia, otonomi sendiri, AD/ART sendiri. Dan kami hanya melaporkan seluruh kegiatan kami kepada Ketua Dewan Pembina kami Garnita Malahayati," jawab Indira Thita.
"Apakah sebelumnya Garnita itu meminta izin ke DPP untuk melakukan kegiatan-kegiatan? Hanya melaporkan atau ada izin?," tanya hakim.
"Tidak Yang Mulia," jawab Indira Thita.
"Jadi itu organisasi berdiri sendiri?," tanya hakim.
"Organisasi sayap partai yang afiliasinya adalah Partai NasDem," jawab Indira Thita.
Indira Thita mengatakan kerja sama pembagian sembako yang dilakukan Garnita dan Kementerian Pertanian hanya secara lisan. Dia mengaku mengetahui program pembagian paket sembako itu dari Sekjen Garnita sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem Joice Triatman.
"Saya sebagai ketua umum Yang Mulia, hanya disampaikan kepada Sekjen Garnita bahwa ada program-program dari Kementerian Pertanian yang bisa dilaksanakan bersama Garnita Malahayati," kata Indira Thita.
"Saudara tahu program-program itu, apakah itu ide saudara atau saudara punya program-program Kementerian saudara tahu? Saudara tahu program-program kementerian itu dari mana?," tanya hakim.
"Dari sekjen Garnita," jawab Indira Thita.
"Siapa?," tanya hakim.
"Joice," jawab Indira Thita.
Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Nasdem, Joice Triatman mengaku memberikan 6.800 paket sembako melalui organisasi sayap partai, Garda Wanita Malahayati dengan memakai dana dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Sembako itu juga dibagikan ke 34 Provinsi di Indonesia.
Joice saat itu menjabat sebagai staf khusus Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditanya oleh Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh soal penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian selain Rp850 juta untuk acara bacaleg Nasdem. Joice mengaku, terdapat program pembagian paket sembako.
"Apalagi selain Rp850 juta?," tanya hakim.
"Dalam bentuk program, Yang Mulia," jawab Joice.
"Apa? sembako?," tanya hakim.
"Iya," jawab Joice.
"Ada juga kegiatan dari Partai NasDem untuk pembagian sembako?," tanya hakim.
"Betul Yang Mulia," jawab Joice.
Tak hanya itu, Joice juga mengaku SYL yang memberi perintah langsung untuk berkoordinasi dengan eks Sekjen Kementerian Pertanian nonaktif Kasdi Subagyono untuk program paket sembako yang dibagikan pada 2023.
Menurut dia, paket sembako itu dibagikan melalui Kantor DPW Garnita Malahayati ke-34 Provinsi di Indonesia.
"Saya mendapatkan perintah dari Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Pak Kasdi, Pak Sekjen terkait pada saat itu menjelang bulan suci Ramadan. Untuk itu, ada kegiatan menyalurkan sembako kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui kantor DPW Garnita Malahayati," ujarnya.
"Seluruh Indonesia?" tanya hakim.
"Betul, dari 34 provinsi, Yang Mulia," kata Joice.