Luhut Ngeluh Anggaran Kemenko Marves Kecil ke DPR, Tapi Kerjanya Seabrek

[dok. Instagram @luhut.pandjaitan]
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan anggaran Kemenko Marves yang terlalu kecil. Kata dia, kecilnya anggaran itu tidak sebanding dengan pekerjaan yang sangat banyak. 

Komisi X DPR Ultimatum Jangan Ada Nama Titipan dalam Penerimaan Murid Baru

Hal itu disampaikan Luhut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Rabu, 5 Juni 2024. 

“Menko Marves itu anggarannya sedikit, permintaannya banyak, kerjanya abrek-abrek,” ucap Luhut. 

Kementerian PU Pangkas Anggaran Rp 81 Triliun pada 2025, dari Pagu Rp 110 Triliun

Maka dari itu, Luhut meminta DPR untuk memperhatikan kondisi anggaran Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Menurutnya, perlu ada tambahan anggaran untuk kementeriannya.

[dok. Instagram @luhut.pandjaitan]

Photo :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Sri Mulyani Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Renovasi 22 Ribu Sekolah pada 2025

Luhut lantas menceritakan bahwa pihaknya kesulitan mencari dana untuk renovasi gedung. Tak ada dana itu membuat pihaknya tak dapat merenovasi salah satu lantai di Gedung Kementerian Koordinator Marves.

“Jadi kita mohon banget pada teman-teman di Banggar untuk memperhatikan mengenai ini, karena kasihan kalau Bapak datang ke kantor saya di lantai 21 itu kayak gudang, Pak. Kita mau mencari Rp20 miliar aja untuk merenovasi itu enggak ada,” ucap Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengaku pernah membayar penginapan sendiri saat dinas ke luar kota.

“Jadi saya kadang-kadang, ya saya malah pernah bayar sendiri uang hotel saya karena kekurangan anggaran. Saya pikir, ndak bisa juga gini, ini kalian tuh enak aja, penerimaan kalian kami bantu dengan tadi Himbara, dengan segala macem, kalian ngasih Rp20 miliar aja susah, ah enggak beres kau, segala macem, enggak adil itu menurut saya,” pungkasnya.

Ilustrasi Rapat Komisi di DPR RI.

Seluruh Fraksi Setuju RUU BUMN Disahkan di Rapat Paripurna

Seluruh fraksi yang ada di Komisi VI DPR RI, setuju kalau RUU BUMN dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna. Hadir juga dalam rapat komisi tersebut dari unsur pemerintah

img_title
VIVA.co.id
1 Februari 2025