Bambang Susantono Mengundurkan Diri, Aliansi Borneo Tetap Dukung Pembangunan IKN

Juru bicara Aliansi Borneo Bersatu Rahmat Nasution Hamka
Sumber :
  • Istimewa

Kalimantan - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyatakan mundur dari jabatannya, Senin, 3 Juni 2024. Ia pun sudah bersurat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Menhub Targetkan Bandara IKN Sudah Komersil Sebelum 2028

Presiden Jokowi memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap lanjut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua OIKN.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Dua Petinggi Sarana Menara (TOWR) Angkat Kaki, Ada Apa? Begini Penjelasannya

Aliansi Borneo Bersatu melalui juru bicaranya, H. Rahmat Nasution Hamka menyatakan sikap atas hal tersebut. Sikap yang utama tentu saja tetap mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Mari kita suku bangsa Dayak dan suku bangsa lain yang telah menjadikan pulau Kalimantan sebagai tanah leluhur, untuk terus mengawal OIKN berjalan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari marwah harkat martabat kita bersama, yang telah diberi kepercayaan oleh Negara kepada tanah leluhur kita," kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Juni 2024.

Newly Launched Danantara Investment Expected to IKN Development

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Selain itu, ia juga mengajak kepada segenap suku bangsa lainnya untuk dapat bersama-sama Mewujudkan OIKN sebagai kebanggaan kita bangsa Indonesia.

“Meminta kepada pemerintahan selanjutnya tetap konsisten dan konsekuen dalam mewujudkan OIKN sebagaimana yang telah direncanakan," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto

Panglima Sebut Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy akan Mengundurkan Diri dari Kedinasan TNI

Dirut Perum Bulog saat ini dijabat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya. Mayjen Novi masih aktif sebagai prajurit TNI.

img_title
VIVA.co.id
14 Maret 2025