VIVA Round Up

Potong Gaji 3% untuk Tapera Baru Dapat Rumah 285 Tahun Lagi, Netanyahu Bicara Kesalahan Teknis

Ilustrasi perumahan.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Berita seputar iuran tabungan perumahan (Tapera) masih menempati posisi terpopuler di kanal news dan bisnis sepanjang Kamis, 30 Mei 2024. Kali ini, putri mantan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yaitu Yenny Wahid yang menyampaikan kritikannya terhadap kebijakan tersebut.

Anggota Kongres Sebut AS Sudah Bantu Israel Senilai Rp286 Triliun dalam Bentuk Senjata

Yenny sepakat dengan pengusaha. Ia bahkan menyimulasikan pekerja yang memiliki gaji Rp 7 juta dengan harga rumah Rp 600 juta. Hasilnya, jika dipotong 2,5 persen baru dapat Rp 600 juta di tahun ke 285.

Kabar terpopuler kedua diisi dengan Hotman Paris yang membongkar lima versi terkait dengan keberadaan 3 DPO kasus Vina Cirebon. Berikutnya, berita paling banyak dibaca adalah terkait buronan kasus narkoba yang tewas karena nyemplung ke toren air. 

ICC Perintahkan Penangkapan PM Israel, Biden Tegaskan AS Akan Lindungi Netanyahu

Tak kalah menyita perhatian, pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terkait serangan pihak ke Rafah, Gaza Selatan. Ia menyebut serangan yang menyebabkan banyak korban sipil itu merupakan kesalahan teknis yang tragis. 

Sedangkan posisi kelima diisi dengan besaran gaji pengurus dan komite tapera yang besarannya mencapai 6 hingga 8 kali lipat dari upah minimum (UMP) DKI Jakarta. 

Hamas Sebut AS Takut-takuti Hakim Mahkamah Internasional yang Perintahkan Tangkap Netanyahu

Simak selengkapnya 5 berita terpopuler tersebut dalam VIVA Round Up

1. Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera, Yenny Wahid: Di Luar Nurul, 285 Tahun Baru Dapat Rumah

Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid

Photo :
  • tvOne-Agus Saptono

Putri mantan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid merespons kebijakan Pemerintah mengenai potongan gaji 3 persen bagi pekerja Indonesia untuk Tapera. Menurut aktivis perempuan ini, kebijakan potongan gaji 3 persen memberatkan para pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja.

Baca selengkapnya di sini

2. Hotman Paris Bongkar Lima Versi Terkait Keberadaan 3 DPO Kasus Vina Cirebon

Kuasa Hukum Keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea berharap penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon, bisa mendapat perhatian Presiden Joko Widodo

Photo :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Polda Jawa Barat menghapus dua nama DPO kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eky usai salah seorang DPO bernama Pegi Setiawan tertangkap. Terkait hal tersebut pihak keluarga Vina mengaku kaget dan keberatan. 

Kakak Vina, Marliana meminta kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dua DPO atas nama Andi dan Dani, dengan tidak terburu buru menghilangkan dua DPO tersebut.

Baca selengkapnya di sini

3. Nasib Tragis Devoy Buronan Kasus Narkoba yang Tewas gegara Nekat Nyemplung Toren

Evakuasi mayat dalam toren air

Photo :
  • VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon

Pihak kepolisian melalui Polsek Pondok Aren masih menunggu hasil pemeriksaan jasad Devi Karmawan alias Devoy yang ditemukan di dalam toren rumah warga  Kelurahan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Devoy diketahui masuk daftar pencarian orang atau buronan kasus narkoba. 

Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodiq mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu hasil penyebab kematian.

Baca selengkapnya di sini

4. Netanyahu: Serangan Mematikan Israel di Rafah Akibat Kesalahan Teknik yang Tragis

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (Doc: AP Photo)

Photo :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, serangan Israel di Rafah, Gaza Selatan merupakan kesalahan teknis yang tragis. 

Serangan udara Israel yang membakar kamp penampungan warga Palesitana itu setidaknya menewaskan 45 orang pengungsi.

Baca selengkapnya di sini

5. Daftar Nama dan Gaji Pengurus Tapera, Intip Besarannya

Ramai Gaji Seluruh Pekerja Dipotong 3 Persen untuk Tapera

Photo :

Pemerintah bakal memungut 3 persen penghasilan PNS dan pekerja swasta bergaji minimal setara UMR, dengan mewajibkannya menjadi peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kebijakan itu pun menuai gelombang protes berbagai kalangan masyarakat, dan menjadi polemik dalam beberapa waktu terakhir. 

Selaku institusi pengelola dari regulasi, BP Tapera diketahui diawasi oleh 5 orang yang berada di kelompok Komite Tapera.

Baca selengkapnya di sini

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya