Soal Polemik Iuran Tapera, Himperra: Pemerintah Harus Gencarkan Sosialisasi
- Dok. Istimewa
Jakarta – Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, meminta pemerintah dan lembaga terkait, dalam hal ini BP Tapera untuk segera melakukan sosialisasi terkait adanya polemik soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
“Aturan ini (iuran tapera) kan sudah lama adanya. Lima tahun lalu programnya sudah disetujui. Namun memang belum bisa langsung diterapkan. Menurut saya Ini hanya soal sosialisasi. Dan sosialisasi ini tentunya dari pihak BP Tapera," kata Ari dalam acara pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPP Himperra periode 2023-2027 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis 30 Mei 2024.
Ramai Gaji Seluruh Pekerja Dipotong 3 Persen untuk Tapera
Menurutnya, BP Tapera harus menyampaikan dengan baik mengenai aturan ini. Menurutnya, mengenai aturan iuran Tapera ini, justru pekerja yang diuntungkan.
"Gaji mereka tidak dipotong dalam artian hilang kok. Tetapi disimpan lewat tabungan perumahan. Dan bisa diambil jika penabung tidak memanfaatkan. Jelaskan juga kapan bisa dicairkan,” ujar Ari.
Menurut Ari banyak pihak yang salah menangkap informasi terkait iuran Tapera. Padahal iuran Tapera salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah atau backlog.
“Menurut saya pekerja justru diuntungkan. Karena 0,5% yang asalnya dari pemberi kerja itu masuk sebagai pendapatan dan disimpan ke Tabungan perumahan untuk pekerja. Sedangkan 2,5% nya yang asalnya dari pekerja itu sendiri uangnya juga tidak hilang. Bisa dimanfaatkan untuk punya rumah atau jika tidak mau, bisa dicairkan sebagai investasi. Jadi ruginya dimana?,” ungkap CEO Riscon Group itu.
Pada kesempatan yang sama ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, meminta pemerintah berhati-hati Ketika mengeluarkan suatu kebijakan yang langsung bersinggungan dengan penghasilan atau akan berefek pada daya beli masyarakat. Ketika menyasar ke masyarakat, tentunya sosialisasi yang harus diutamakan.
“Jangan sampai masyarakat nanti ribut. Harus ada yang menyampaikan dengan baik. Sosialisasikan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tetapi menurut saya yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat dulu. Bukan malah memotong kemampuan daya beli riil Masyarakat itu,” ujar Majelis Pembina Himperra itu
MPR Dukung Pemisahan Kementerian PU dan PR
Bambang Soesatyo
- VIVA/M Ali Wafa
Menurut Bambang, semua orang butuh perumahan yang terjangkau. Saat ini ada 15 persen lebih masyarakat yang belum memiliki rumah, dan banyak masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Itu sebabnya, Pemerintah membuat program 1 juta rumah. Ketentuan konstitusi juga menegaskan bahwa rumah adalah kebutuhan fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pangan, Sandang, papan adalah merupakan tanggung jawab negara yang harus disediakan pemerintah.
“Kalau ke depan ada rencana Presiden terpilih Prabowo ingin memisahkan antara kementerian pekerjaan umum dan kementerian perumahan rakyat, maka saya dukung. Karena itu, pekerjaan umum dan perumahan adalah dua hal yang sangat penting. Sama-sama membutuhkan konsentrasi seorang menteri ke depan,” ucapnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
