Pansel Capim dan Dewas KPK Diminta Coret Kandidat Bermasalah Sejak Awal Seleksi

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap.
Sumber :
  • VIVAnews/ Edwin Firdaus.

Jakarta - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyambut positif nama-nama panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 yang telah dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

Yasonna: Penyidik KPK Tidak Tanya Soal Keberadaan Harun Masiku

Menurut Yudi, dari nama-nama yang dipilih Jokowi memang tak ada yang meragukan dari rekam jejak maupun keahlian. Ia pun berharap panitia seleksi (pansel) nanti bisa menjaring orang-orang yang mumpuni dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah. 

“Dari nama nama yang beredar tentu tidak ada yang meragukan dari rekam jejak dan keahlian. Namun yang harus dicamkan oleh Pansel adalah mereka akan menyeleksi pimpinan KPK ketika keadaan KPK sedang tidak baik-baik saja, masalah korupsi dan krisis integritas yang melanda KPK serta kontroversi yang lebih banyak dibandingkan prestasi memberantas korupsi membuat kepercayaan publik menurun drastis,” kata Yudi kepada awak media, Kamis, 30 Mei 2024. 

Yasonna Laoly Ngaku Diperiksa KPK Terkait Perlintasan Harun Masiku

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo

Photo :
  • ANTARA/Laily Rahmawaty

Belum lagi, lanjut dia, masalah kinerja aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan yang lebih baik dari KPK. Karena itu, menurut Yudi, KPK ke depannya membutuhkan pimpinan KPK yang tidak bermasalah dari sisi integritas dan tidak menjadi masalah baru ketika menjadi pimpinan KPK. 

Yasonna Laoly Rampung Diperiksa KPK di Kasus Harun Masiku: Kapasitas Saya sebagai Ketua DPP

“Kedua, bisa dipercaya akan mampu meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga, dipercaya akan meningkatkan kinerja KPK dan berprestasi,” ujarnya. 

Menurut Yudi, hal tersebut baru dapat dilakukan jika Pansel berani mencoret pimpinan KPK sejak awal seleksi. Bahkan sejak proses administratif ketika ada yang mendaftar merupakan orang yang bermasalah, mendapat reaksi negatif publik, dan rekam jejaknya buruk.

Tanpa keberanian tersebut, menurut Satgas Pencegahan Korupsi Mabes Polri itu, pansel hanya akan menjadi cap stempel normatif saja dengan adanya seleksi pimpinan KPK. Karena, lanjut Yudi, tak mungkin sapu yang kotor bisa membersihkan lantai yang kotor. 

“Pengalaman pansel sebelumnya yang meloloskan hingga tahap akhir Firli Bahuri walau mendapat penolakan publik dan akhirnya terbukti ketika menjadi ketua KPK malah menjadi tersangka korupsi harus menjadi pelajaran pansel kali ini untuk memilih 10 orang yang terbaik sebelum dipilih DPR,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Pansel KPK yang terdiri dari 9 nama.  Kepala BPKP Yusuf Ateh ditunjuk sebagai ketua dan Rektor IPB Arief Satria sebagai wakil.

Adapun anggotanya yakni; 

-Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK)

-Nawal Nely (Profesional)

-Ahmad Erani Yustika (Univ Brawijaya)

-Ambeg Paramarta (Kemenkumham)

-Elwi Danil (Univ Andalas) 

-Rezki Sri Wibowo (TII)

-Taufik Rachman (Unair)

 

Pilkada Aceh 2017. (Foto ilustrasi).

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024