Soroti Rencana Perubahan Desain dan Warna Paspor, Akademisi: Apa Urgensinya?
- Istimewa
Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berencana melakukan perubahan desain untuk paspor Republik Indonesia. Salah satu alasannya yakni untuk memperkuat keamanan Paspor agar tak mudah dipalsukan.
Rencana ini, menuai kritik tajam dari berbagai pihak, salah satunya yaitu dari akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara. Menurutnya, alasan keamanan patut dipertanyakan, lantaran apakah paspor Indonesia yang sudah beredar selama ini tingkat keamanannya belum mumpuni.
Paspor Indonesia
- ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Apalagi, dengan fitur baru yang akan ditambahkan dalam paspor Republik Indonesia meliputi tinta UV dan tinta intaglio, kertas, pita pengaman, tanda air, teknologi hologram, serta chip elektronik yang mampu memuat data biometrik.
"Apakah di paspor yang sebelumnya tidak terdapat hal tersebut diatas atau sudah? Jika sudah apa urgensinya karena publik perlu tau kemanan paspornya selama ini. Lalu apa urgensinya sekarang dilakukan perubahan desain paspor?," kata Surya seperti dalam keterangannya, Rabu 29 Mei 2024.
Lebih lanjut, Surya merasa akan ada pemasalahan baru jika kebijakan ini benar dilakukan. Yakni soal urgensi jika negara kita sedang menghadapi krisis pemalsuan paspor, sehingga membutuhkan desain baru yang mampu meningkatkan sistem keamanan.
Belum lagi, berbagai fitur yang akan ditambahkan dalam desain baru paspor guna meningkatkan sistem keamanan. Dia menilai, saat ini perubahan desain paspor masih belum menjadi kebutuhan utama di Indonesia.
"Sebab, hingga hari ini kita masih belum mendapatkan informasi baik dalam pemberitaan media maupun dalam rilis resmi Dirjen imigrasi, mengenai maraknya kasus pemalsuan paspor," ungkap Surya.
Lebih jauh, Surya menilai Dirjen imigrasi seharusnya sebelum menetapkan kebijakan desain baru paspor, melakukan kajian mendalam terkait kondisi keamanan paspor yang berlaku saat ini. Serta menyampaikan informasi secara komprehensif terkait jumlah kasus pemalsuan paspor yang terjadi di Indonesia.
"Namun pada kenyatannya, baik kajian tingkat keamanan dan informasi jumlah kasus palsuan paspor, masih belum bisa masyarakat Indonesia dapatkan. Tanpa adanya kajian dan informasi yang komprehensif, rasanya alasan untuk merubah desain paspor demi meningkatkan sistem keamanan hanyalah omong kosong belaka," jelasnya.
Tak hanya itu, pemilhan warna dalam desain baru paspor juga harus diperhatikan secara lebih serius oleh dirjen imigrasi.
"Jangan sampai pemilihan warna paspor tidak mencitrakan ideologi bangsa Indonesia. Jangan sampai warna paspor Republik Indonesia justru memiliki kesamaan dengan warna paspor negara-negara dengan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Bangsa," ujar Surya.
Terakhir, pemilihan waktu peluncuran desain baru paspor diakhir masa pemerintahan lama juga telah menimbulkan berbagai kecurigaan. Apalagi jelang pelantikan pemerintahan baru.
"Pertanyaan yang kemudian timbul mengapa dirjen imigrasi tidak menunggu pemerintahan baru dilantik? agar setiap kebijakan dapat dianalisis secara lebih mendalam oleh pemerintahan baru yang akan datang," pungkasnya.
paspor diberi tanda warna untuk Musim haji 2018
- dok.ist
Sebagaimana diketahui, Paspor Indonesia bakal segera memiliki desain baru dan hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh direktur Jendral Imigrasi, Silmi Karim. Silmi mengatakan bahwa perubahan desain dan warna passport Indonesia akan dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Menurut Silmi, pergantian design paspor bukan semata warna saja, melainkan untuk meningkatkan keamanan. Keamanan tersebut seperti tingkat pemalsuan, sehingga tingkat keamanan harus lebih bagus daripada uang kertas.
"Yang jelas ubah design, selain kaitan peningkatan security, juga menggunakan warna khas Indonesia," kata Silmy.
KPUD Perketat Pendukung Paslon yang Bawa Alat Peraga Kampanye di Debat Terakhir Pilkada Jakarta
KPUD Jakarta, bakal memperketat pengamanan, terkait dengan alat peraga kampanye, atau APK, yang dibawa para pendukung pasangan calon, pada debat terakhir Pilkada Jakarta.
