Kepala BKKBN: Penurunan Angka Stunting di Maluku Tenggara Mengalami Tren Positif
- Istimewa
Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto Wardoyo mengatakan ada lima pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting (PPS). Di antaranya, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
“Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat,” kata Hasto melalui keterangannya pada Selasa, 28 Mei 2024.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo
- Istimewa
Termasuk, kata dia, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
“Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada individu, keluarga dan masyarakat; dan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi,” jelas dia.
Sementara, Hasto mengapresiasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara yang mengalami tren positif dari waktu ke waktu.
“Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023, tercatat angka persentase pemakaian kontrasepsi di provinsi tersebut tercatat 74,20 perse dari 72,19 persen pada 2022. Sedangkan, persentase efektif sebesar 19,7 persen dibandingkan 19,36 persen pada 2022,” ujarnya.
Menurut dia, Kabupaten Maluku Tenggara terus melakukan pengukuran serentak terkait data stunting di wilayah tersebut. Selanjutnya, dilihat lagi melalui penimbangan di bulan Juni. Kata dia, Menteri Kesehatan yang akan mereview angka itu karena data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) belum dapat dikonfirmasi.
"Sampel SKI masih sedikit. Kalau sampelnya sedikit belum tentu mewakili, sehingga angkanya itu belum tentu benar. Kita tunggu bulan Mei-Juni ini lakukanlah pengukuran serentak dulu. Angka stunting tidak usah dipikirkan dulu,” jelas dia.
Disamping itu, Hasto menyebut Kabupaten Maluku Tenggara juga bisa menurunkan angka perkawinan usia muda. Bahkan, kata dia, sangat mengejutkan perempuan kawin rata-rata usia 24 tahun. Padahal, tingkat nasional saja mengejar usia 23 tahun saja tertatih-tatih.
“Hari ini angka rata-rata usia kawin 22 tahun, tapi pesan saya juga jangan terlalu tua. Kalau jomblonya terlalu lama, tidak baik bagi perempuan. Karena kehamilan di atas 35 tahun juga berisiko tinggi. Makanya, saya apresiasi mencegah stunting dimulai dari keluarga yang betul-betul patuh dan menikah di usia dewasa,” ungkapnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Maluku Tenggara, Jasmono mengatakan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan progres cukup positif. Hal itu, kata dia, berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM), angkanya menunjukkan penurunan cukup positif. Paling tidak penurunan stunting bisa mencapai apa yang sudah ditetapkan secara nasional yaitu 14 persen tahun 2024.
"Selain itu, pemerintah daerah juga sudah melakukan kombinasi, melakukan pendataan, penimbangan serta intervensi bagi seluru ibu hamil , bayi di bawah lima tahun dan calon pengantin yang akan mulai dilaksanakan Juni 2024,” kata Jasmono.
