Perintah Jokowi ke Kementerian-Lembaga: Setop Bikin Aplikasi Baru!
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran di kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berhenti membuat aplikasi baru mulai tahun ini.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara peresmian SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (Govtech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024.
"Mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop," kata Jokowi dalam sambutannya.
![[dok. Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri saat meluncurkan GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024]](https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2024/05/27/66542b13d3c5c-fokus-9-sektor-layanan-erick-thohir-jamin-sistem-govtech-mudah-digunakan-masyarakat_663_372.jpg "[dok. Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri saat meluncurkan GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024]")
[dok. Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri saat meluncurkan GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024]
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jokowi menyebut ada 27.000 aplikasi yang dibentuk kementerian, lembaga dan Pemda. Namun, aplikasi tersebut tidak saling terintegrasi dan bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak memudahkan masyarakat.
"Ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," ucapnya.
Dia lantas menyinggung soal anggaran pembuatan aplikasi dan platform baru tahun ini yang mencapai Rp6,2 triliun. Kata dia, aplikasi baru rutin dibuat saat terjadi pergantian menteri hingga kepala daerah.
"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin, setiap mungkin setiap ganti menteri ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi," tutur dia.
Jokowi menduga pembuatan aplikasi baru tersebut berkaitan dengan proyek-proyek, sehingga harus dihentikan. "Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lag. Tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," pungkas Jokowi.
Terpopuler: Habib Rizieq Bicara Kasus Suswono dan Ahok, Dirdik Jampidsus Viral Gegara Jam Tangan
Berita tentang pakar intelijen minta TNI-Polri waspada selama Presiden Prabowo kunjungan keluar negeri juga menjadi berita yang banyak menarik perhatian pembaca.
