Perintah Jokowi ke Kementerian-Lembaga: Setop Bikin Aplikasi Baru!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran di kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berhenti membuat aplikasi baru mulai tahun ini.

Lagi, Jokowi Endorse Paslon Respati-Astrid dengan Blusukan di Proyek Rel Layang Warisan Gibran

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara peresmian SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (Govtech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024. 

"Mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop," kata Jokowi dalam sambutannya. 

Jokowi Dukung RK, Hasto: Justru Dapat Reaksi Negatif dari Publik, Pramono Bisa Menang 1 Putaran

[dok. Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri saat meluncurkan GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024]

Photo :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jokowi menyebut ada 27.000 aplikasi yang dibentuk kementerian, lembaga dan Pemda. Namun, aplikasi tersebut tidak saling terintegrasi dan bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak memudahkan masyarakat.

Analisis Pakar Politik soal Pengaruh Dukungan Jokowi terhadap Ridwan Kamil

"Ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," ucapnya.

Dia lantas menyinggung soal anggaran pembuatan aplikasi dan platform baru tahun ini yang mencapai Rp6,2 triliun. Kata dia, aplikasi baru rutin dibuat saat terjadi pergantian menteri hingga kepala daerah.

"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin, setiap mungkin setiap ganti menteri ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi," tutur dia.

Jokowi menduga pembuatan aplikasi baru tersebut berkaitan dengan proyek-proyek, sehingga harus dihentikan. "Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lag. Tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," pungkas Jokowi.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan cagub Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024 malam

Jokowi hingga SBY Bakal Ramaikan Kampanye Akbar RK-Suswono Sabtu Besok

Sabtu, 23 November bakal jadi hari terakhir masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024