Acara Pelantikan PP GP Ansor Akan Dihadiri Jokowi dan Prabowo
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta – Gerakan Pemuda Ansor akan gelar inaugurasi "Menuju Ansor Masa Depan" di Istora Senayan, Senin 27 Mei 2024. Acara Pelantikan Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor 2024-2029 tersebut nantinya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih (2024-2029) Prabowo Subianto.
Dalam acara tersebut, GP Ansor mengusung tema Transisi Energi, Ekonomi Padat Karya, dan Ekonomi Digital.
Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin mengatakan, ketiga hal itu adalah kunci penting untuk penguatan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok
- Dok GP Ansor
"Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia perlu fokus melakukan penguatan di bidang ekonomi selama lima tahun ke depan,” kata tokoh muda NU yang biasa disapa Gus Addin pada awak media, Minggu, 26 Mei 2024.
Dalam momentum pelantikan nanti, Gus Addin akan menyampaikan road map GP Ansor selama lima tahun ke depan, dengan konsep ASTA BISA.
Sambutannya besok, Gus Addin juga akan menjabarkan konsep ASTA BISA di hadapan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“ASTA BISA adalah langkah strategis Ansor selama lima tahun ke depan, yang bertujuan untuk memajukan warga Ansor, organisasi, memajukan NU, dan memajukan bangsa,” urainya.
ASTA adalah delapan pilar program Presiden terpilih Prabowo Subianto, sedangkan BISA adalah empat pilar untuk mendukung program tersebut, yang artinya Bisnis, Inovasi, SDM, dan Anak Muda.
Fokus dari ASTA BISA yakni anak muda, bukan saja anak muda Ansor, NU, tapi juga anak-anak muda Indonesia. Pasalnya, mereka adalah pemimpin masa depan. “Menuju Indonesia Emas 2045, kita perlu menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan,” pungkasnya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
