Anggota DPR Respons Soal MIND ID Dorong Hilirisasi Komoditas Tambang: Demi Indonesia Emas
- VIVAnews/Robbi Yanto
Jakarta – Pencapaian BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam mendorong hilirisasi komoditas pertambangan diapresiasi anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade.
Tak hanya itu. MIND ID juga mendapat apresiasi lantaran menjadi duta sektor pertambangan Indonesia dalam berkompetisi dengan korporasi global.
Andre mengatakan, MIND ID telah memegang peran kunci dalam menciptakan nilai tambah produk sumber daya alam nasional melalui pembangunan sejumlah proyek smelter. Menurut dia, langkah ini diyakini akan memberikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.
Poiitikus Gerindra, Andre Rosiade, di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.
- VIVA/Syaefullah
“Sudah saatnya kekayaan negara ini dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk tujuan kebangkitan dan kemakmuran bangsa demi Indonesia Emas. Melalui MIND ID kita bisa mewujudkan cita-cita mulia ini,” kata Andre dalam keterangannya, Selasa, 21 Mei 2024.
Menurut Andre, MIND ID harus dapat bersaing dengan sejumlah perusahaan tambang kelas dunia. Apalagi, Indonesia menjadi kunci dalam rantai pasok komoditas mineral secara global.
Dalam industri kendaraan listrik, misalnya. Andre menerangkan, Indonesia menjadi pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dengan cadangan hingga 55 juta metrik ton. Sementara produksi nikel RI menyentuh 1,8 juta ton pada 2023 atau 50 persen dari total produksi global.
“MIND ID harus menjadi ujung tombak dalam meningkatkan hilirisasi komoditas tambang nasional, sehingga pada akhirnya kami berharap semua ikhtiar akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara termasuk kemakmuran Bangsa Indonesia," kata Andre.
Dalam upaya memperkuat pengaruh Indonesia pada pasar komoditas global, MIND ID telah mendorong Indometal London Ltd untuk menjadi korporasi berkelas internasional yang mampu memberi pengaruh pada pasar tambang dunia.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
