Usulan Polisi di Bawah Kementerian Muncul Lagi, Pengamat: Upaya Melemahkan Polri
- vstory
Jakarta – Baru-baru ini, kembali mencuat usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Kali ini, usulan tersebut disampaikan oleh Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie.
Dalam akun Instagramnya, Connie mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah saat yang tepat untuk melalukan reposisi demokrasi dan reformasi sistem keamanan nasional dengan pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mensejajarkan Polri dan TNI.
"Hal ini dapat dilakukan melalui revitalisasi Polri ditempatkan di bawah kementerian seperti hal-nya TNI di bawah Kementerian Pertahanan seperti kini. Sebagai catatan, kepolisian di dunia hanya ada dua model yaitu di bawah kementerian atau di bawah Pemda," usul Connie melalui akun Instagram @connierahakundinibakrie.
Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie
- OCBC
Pengamat Politik R Haidar Alwi menilai usulan Connie itu merupakan upaya untuk melemahkan institusi Polri. Selain sebagai sebuah kemunduran, mengingkari amanat reformasi serta menguras waktu dan energi karena harus mengubah konstitusi dan Undang Undang.
Haidar Alwi mengatakan, menempatkan Polri di bawah kementerian akan mempersempit ruang gerak dan pelayanan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menghambat penegakan hukum dan pelayanan untuk masyarakat. Sebab, rantai kerja Polri yang semakin panjang akan membuat pengambilan keputusan strategis operasional menjadi kian lambat.
"Usulan menempatkan Polri di bawah kementerian dapat melemahkan institusi Polri dari yang sekarang sebagai perangkat eksekutif sekaligus yudikatif menjadi hanya perangkat eksekutif saja di bawah pejabat politik yang justru rawan diintervensi. Padahal Polri sebagai penegak hukum tidak boleh diintervensi seperti halnya Mahkamah Agung dan Kejaksaan," kata R Haidar Alwi, Selasa, 21 Mei 2024
Haidar Alwi juga mengecam Connie yang dalam pernyataannya membawa-bawa nama Presiden Terpilih Prabowo Subianto seolah-olah ingin mensejajarkan Polri dan TNI di bawah kementerian. Padahal, Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa jika dirinya menjadi Presiden, Polri dan TNI akan tetap berada di bawah Presiden.
"Prabowo pernah bilang yang membawa-bawa namanya dalam isu ini adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Memang ada reformasi Polri dan TNI tapi bukan mensejajarkan di bawah kementerian, melainkan memperbaiki kualitas SDM dari mulai pendidikan sampai pada kualitas hidup atau kesejahteraan anggota," ungkap Haidar Alwi.
R Haidar Alwi berpandangan, Connie tampaknya memang suka membawa-bawa nama tokoh tertentu dalam pernyataannya yang kontroversial.
Pertama, membawa-bawa nama mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno ketika mengutarakan tuduhan bahwa Polri memiliki akses ke Sirekap dan pengisian C1 bisa dilakukan di Polres-Polres. Pernyataan Connie lantas diklarifikasi Oegroseno dan Connie pun kemudian meminta maaf dan mengakui kekeliruannya.
Ke-dua, membawa-bawa nama Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani saat menyampaikan isu bahwa Prabowo hanya akan berkuasa dua tahun atau bahkan bisa lebih singkat karena bisa jadi diracuni. Tuduhan Connie lalu dibantah oleh Rosan.
"Faktanya, ketika Connie membawa-bawa nama tokoh tersebut, semuanya membantah dan berakhir dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik," jelas Haidar Alwi.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi
- Dok. Istimewa
Selain itu, Haidar Alwi melihat usulan Connie menempatkan Polri di bawah kementerian cenderung bermuatan politis. Meskipun bukan usulan baru, ia menduga usulan kali ini ada hubungannya dengan Pemilu 2024.
"Usulan yang kental akan muatan politis dari sebagian pihak yang masih belum move on dari kekalahan mereka dalam Pilpres 2024. Pihak yang percaya Polri tidak netral dan terlibat dalam kecurangan Pemilu walaupun tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi," tutur Haidar Alwi.
Sebagaimana diketahui, sempat muncul tuduhan ketidaknetralan Polri dalam Pilpres 2024 lalu. Kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden memunculkan tuduhan penyalahgunaan Polri sebagai instrumen pemenangan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Namun tuduhan tersebut gugur karena tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi.
"Nah, Connie merupakan salah satu sosok yang aktif melontarkan narasi kecurangan Pemilu dan dugaan ketidaknetralan Polri," ujar Haidar Alwi.
Presiden Haidar Alwi Care (HAC) itu tidak heran bila Connie melontarkan narasi demikian. Sebab, menurut Haidar Alwi, dalam Pilpres 2024 Connie merupakan pendukung Ganjar-Mahfud yang bersuara melalui titel "Pengamat dan Akademisi-nya". Makanya, kini PDI Perjuangan meminta agar kasus Connie dihentikan.
Kalaupun dibantah, pernyataan-pernyataan Connie mencerminkan bahwa yang bersangkutan adalah sosok yang kontra dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Prabowo-Gibran.
"Jadi, ada semacam dendam atau trauma politik dari kekalahan di Pilpres 2024 sehingga muncul pikiran-pikiran untuk melemahkan institusi Polri," ujar Haidar Alwi.
Ilustrasi pengamanan aparat gabungan TNI-Polri
- VIVA/Teguh Joko Sutrisno (Semarang)
Dengan kedudukan yang saat ini bersifat terpusat berada di bawah Presiden, Polri terus menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di angka 76,4 persen versi Indikator Politik dan 87,8 persen versi Litbang Kompas akhir tahun 2023.
Keberhasilan Polri yang paling mencolok, kata Haidar Alwi, tercermin dari Pemilu 2024 yang berjalan aman dan damai dibanding 2019 yang berdarah-darah karena diwarnai kerusuhan yang menelan korban jiwa dan penangkapan aktivis, mahasiswa maupun masyarakat. Padahal, dengan adanya tiga pasangan calon di 2024 kemungkinan masyarakat terkotak-kotak menjadi semakin banyak.
Akan tetapi, apa yang dikhawatirkan pernah terjadi di Pemilu 2019, ternyata tidak terjadi di Pemilu 2024. Berkat keberhasilan Polri menjadi perekat bangsa yang multi-etnis, multi-kultural dan multi-religius, peredam gejolak sosial, pembendung polarisasi saat Pemilu serta penumpas intoleransi dan terorisme.
"Kedudukan Polri di bawah Presiden seperti sekarang sudah sangat ideal untuk Indonesia. Tidak perlu meniru negara lain karena kita punya jatidiri bangsa. Sebagai institusi yang melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia, seharusnya Polri diperkuat lagi, bukan malah dilemahkan," pungkas Haidar Alwi.
