Di Side Event World Water Forum Bali, Menteri Trenggono Serukan Tata Kelola Perairan Berkelanjutan
- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyerukan ajakan kepada seluruh masyarakat global, untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam Dialog G20 Global Blended Finance Alliance terkait 'Sustainable Freshwater and Ocean Wealth', yang merupakan side event World Water Forum (WWF) di Denpasar, Bali. Dia mengatakan, hingga saat ini kesenjangan dana menjadi salah satu kendala, bagi pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
- ANTARA/HO-KKP
"Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," kata Trenggono dalam keterangannya, Minggu, 19 Mei 2024.
Hasil penelitian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengatakan, perlu pendanaan ideal sebesar US$175 miliar per tahun, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Namun, data tahun 2013-2018 menunjukkan, pendanaan untuk SDGs Goal 14 hanya sebesar US$2,9 miliar per tahun.
Trenggono berpendapat, Skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) sangat penting, sebagai jembatan kesenjangan pendanaan. Khususnya bagi negara-negara berkembang, negara negara kepulauan kecil, dan terbelakang dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs 14. Sementara, GBFA sendiri terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, dan investor nasional maupun internasional.
"Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Sustainable Freshwater and Ocean Wealth," ujarnya.
Trenggono menjelaskan, pemerintah Indonesia memiliki 5 program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Antara lain yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aksi pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Program ini menurutnya berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan. Karenanya, melalui 5 program ekonomi biru itu Indonesia ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan, ketersedian pangan melalui produk kelautan dan perikanan, serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
- DOK. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Apabila ekosistem perairan dalam kondisi sehat, maka Trenggono pun meyakini bahwa hal itu dapat menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global saat ini.
"Indonesia sangat terbuka terhadap multi stakeholder yang ingin berkolaborasi dan bersinergi baik terkait dengan kebijakan, sumber daya manusia, data dan teknologi, pendanaan, serta memperkuat jaringan pasar dan pelaku usaha," ujarnya.
