KPU Terima Syarat Dukungan 21 Bakal Pasangan Calon Independen Pilwalkot 2024, Tolak 6 Lainnya

Tangkapan layar anggota KPU RI Idham Holik saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.
Sumber :
  • ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima dokumen persyaratan yang diajukan 21 bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah jalur independen atau perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota  (Pilwalkot) 2024. Sementara itu, ada enam bapaslon lain yang ditolak.

KPU Jelaskan Persiapan Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak 2024

"Ada 21 bapaslon perseorangan yang dukungannya diterima oleh KPU/KIP kota. Sebaliknya, ada 6 bapaslon perseorangan yang dukungannya dikembalikan," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Selasa, 14 Mei 2024.

Idham menjelaskan, enam bapaslon itu ditolak karena tidak memenuhi syarat dukungan yang telah ditetapkan KPU.  "Tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran minimal," ujarnya. 

Debat Kedua Pilgub Sumut 2024, KPU: Beradu Gagasan dan Ide untuk Membangun Sumut

Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Selain itu, sejak periode 8-12 Mei 2024, KPU mencatat ada 52 bapaslon independen atau perseorangan dalam Pilwalkot 2024 yang meminta akses akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Dilantik Prabowo Jadi KPU, Iffa Rosita Jamin Pilkada 2024 Berjalan Kondusif

“Dari 52 bapaslon perseorangan untuk pilkada wali kota dan wakil wali kota yang memiliki akun Silon dan mengaktivasinya, hanya ada 27 bapaslon yang menyerahkan dukungannya,” ujarnya.

Sedangkan, kata Idham, 25 bapaslon lainnya tidak menyertakan dukungan ke KPU sampai batas akhir waktu pendaftaran yakni 12 Mei 2024. 

Untuk diketahui, KPU akan melakukan verifikasi administrasi mulai 13-29 Mei 2024. Dilanjutkan dengan proses verifikasi faktual yang dilakukan menggunakan metode sensus.

Prasetyo Hadi

Ada Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Bakal Tetapkan Libur Nasional pada 27 November

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah rencananya akan menetapkan tanggal 27 November 2024, sebagai hari libur nasional. Sebab, tanggal tersebut b

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024