Mardiono: Pemerintah Fokus Rumuskan Kebijakan yang Berpihak ke UMKM
- istimewa
Jakarta – Pemerintahan era Joko Widodo atau Jokowi dinilai punya program kebijakan yang pro terhadap pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM mesti jadi perhatian karena mampu menopang perekonomian Tanah Air.
Demikian disampaikan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono dalam kegiatan focus group discussion (FGD di Jakarta.
Dia mengatakan, peran UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia besar. Maka itu, sudah perlu diberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan peran UMKM.
Jokowi kunjungi bazar UMKM.
- Ist.
Menurut Mardiono, UMKM merupakan salah satu penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara. Hal itu dengan UMKM yang terbukti mendukung pengurangan pengangguran.
"Sekaligus mampu meningkatkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada UMKM,” kata Mardiono, Senin, 6 Mei 2024.
Dia bilang, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM antara lain dengan meningkatkan kemitraan. Selain itu, perluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui permodalan usaha. Kemudian, mengakselerasi penciptaan start-up dan peluang usaha baru.
“Guna menjawab tantangan pengembangan UMKM sebagai instrumen pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan beberapa upaya lainnya," lanjut Mardiono.
"Seperti pemerintah juga perlu mengakselerasi penyediaan sistem basis data terpadu bagi UMKM dan lengkap agar dapat diakses oleh berbagai pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan koordinasi dukungan program dan pengembangan UMKM perlu dibutuhkan dari berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya untuk mencapai target pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Dia bilang demikian karena untuk penguatan peran UMKM dan memberantas kemiskinan butuh kerja sama dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.
"Terutama melalui upaya-upaya kolaboratif agar dukungan lebih tepat sasaran sekaligus mendorong penggunaan teknologi digital,” jelas Mardiono.
Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek
Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.
