Pemkab OKU Timur Sabet Opini WTP ke-12, Bupati Lanosin: Alhamdulillah
- istimewa
OKU Timur - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulur (OKU) Timur kembali meraih status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penghargaan itu terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Andri Yogama di kantor BPK Perwakilan Sumsel. Penyerahan itu diterima langsung oleh Bupati OKU Timur Lanosin. Selain itu, ada juga Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Beni Defitson.
Bupati Lanosin mengatakan raihan Opini WTP itu merupakan yang ke 12 kalinya secara berturut diraih Pemkab OKU Timur. Dia pun menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaiannya tersebut.
"Alhamdulillah Pemkab OKU Timur kembali meraih WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Penghargaan ini merupakan ke 12 secara beruntun yang berhasil diraih oleh Pemkab OKU Timur," kata Lanosin, dalam keterangannya dikutip pada Senin, 6 Mei 2024.
Ilustrasi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Dia menuturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang sudah terjalin dalam membangun negara bersama-sama khususnya Bumi Sebiduk Sehaluan.
Lanosin mengatakan penyusunan laporan keuangan daerah yang optimal merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah
"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama seluruh elemen baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat," lanjut Lanosin.
Kemudian, ia mengatakan pihak Pemkab OKU Timur akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, ia menekankan siap menjaga integritas dalam mengelola keuangan.
"Kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat OKU Timur. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam kesuksesan ini," ujarnya.
Â
Profil Agus Joko Pramono, Eks Wakil Ketua BPK Kini Pimpin KPK
Agus Joko Pramono terpilih menjadi salah satu dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.
