Resmikan Pendidikan Dokter Spesialis, Jokowi: Banyak Keluhan dari Daerah
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita Jakarta pada Senin, 6 Mei 2024. Sebab, kata dia, keluhan di daerah-daerah adalah dokter spesialis yang tidak ada.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Ia mengaku 6 bulan terakhir ini selalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit yang ada di daerah, terkadang juga Puskesmas. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mengecek secara langsung peralatan yang ada di rumah sakit milik pemerintah maupun Puskesmas.
“Saya senang bahwa alat-alat yang diperlukan seperti USG itu sudah ada di Puskesmas, masuk rumah sakit lagi saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten/kota sudah ada MRI, sudah ada momogram,” jelas dia.
Akan tetapi, Jokowi menyebut yang menjadi keluhan rumah sakit maupun Puskesmas di daerah adalah dokter spesialis yang masih belum memadai. Makanya, kata dia, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.
“Selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi kepulauan adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya. Rasio dokter berbanding penduduk kita, saya kaget saya tadi pagi baru baca 0,47 dari 1000. Peringkat 147 dunia. Sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat 9. Berarti masuk 3 besar, tapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Jokowi mengatakan harus dibuat terobosan dengan harapan agar alat-alat canggih kesehatan yang sudah diberikan ke daerah-daerah dapat digunakan dengan baik. Menurut dia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menyampaikan bahwa dokter umum saja masih kurang 124 ribu, dokter spesialis masih kurang 29 ribu.
“Jumlah yang tidak sedikit, ini harus segera diisi. Kita baru mampu mengeluarkan 2.700 dokter spesialis per tahun. Artinya memang sangat kurang sekali. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sudah sampai di kabupaten/kota, yang sudah sampai di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PANRB Azwar Anas Abdullah.
