Tak Jamin Data Pemilih Pilkada 2024 Aman dari Kebocoran, KPU: Kita Usahakan
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga data pemilih Pilkada 2024 agar tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggungjawab. KPU akan menjadikan pesan itu sebagai catatan penting.Â
Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan satgas keamanan siber untuk menjaga Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan Tito sampai dikonversikan menjadi Data Pemilih Tetap (DPT).
"Itu jadi catatan kami, satgas keamanan siber-nya juga akan terus bantu untuk bersama-sama jaga data KPU dalam hal ini DP4 yang akan kami konversi menjadi data pemilih," kata Betty kepada wartawan, Jumat, 3 Mei 2024.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.
- ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Meski demikian, Betty tidak bisa menjamin penuh data tersebut aman dari kebocoran. Namun, dia menegaskan KPU RI akan berusaha dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjaga data tersebut.
"Yang bisa kita usahakan adalah menjaga data pemilih. Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak, kita bisa menjaga data pemilih sebaik mungkin. Kita usahakan, Insya Allah," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri Setor 207 Juta Data PemilihÂ
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hari ini, Kamis, 2 Mei 2024. Ada 207.110.768 data yang diserahkan Tito ke KPU.
"Hari ini kita menyerahkan DP4, daftar pemilih potensial untuk Pilkada tanggal 27 November 2024. Ini memang salah satu tanggung jawab, tugas pemerintah untuk menyuapkan data potensial pemilih," kata Tito kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024.
Dari total 207.110.768 data yang diserahkan, rinciannya kata Tito terdiri dari 103.228.748 pemilih laki-laki dan 103.882.020 lainnya perempuan.
Tito menjelaskan, data yang diserahkan pihaknya ke KPU bersifat dinamis. Artinya, dapat berubah seiring berjalannya waktu. Mengingat, ada pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili hingga menjadi anggota TNI-Polri jelang Pilkada 2024.Â
Dalam kesempatan itu, Tito juga mewanti-wanti KPU RI agar tak ada kebocoran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke pihak yang tidak berwenang.
"Sistem keamanan karena ini by name by address dan kemudian ada beberapa fitur yang harus mendapat perlindungan data pribadi. Karena itu, sistem keamanan untuk cyber security terutama tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga (identitas DP4)," ungkapnya.
Pemilu/Ilustrasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Tito mengingatkan ada Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi yang harus dipatuhi KPU. Sebab, dalam aturan itu dijelaskan adanya ancaman hukum jika terjadi kebocoran data pemilih. UU tersebut baru mulai berlaku 17 Oktober 2024.
