Ribuan Massa Buruh Masih Bertahan di Patung Kuda Jakpus
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta – Ribuan Massa demo yang memperingati Hari Buruh Sedunia kembali memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus), sore menjelang malam, Rabu, 1 Mei 2024.Â
Hingga kini terlihat Massa yang berkumpul di patung kuda terdiri atas serikat buruh dan juga mahasiswa, hingga aktivis dengan menutupi sebagian besar jalan dengan membawa mobil komando, atribut organisasi, hingga atribut tuntutan.
Dengan demo dan orasi yang masih berlangsung di kawasan Patung Kuda, Arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda pun terpaksa dialihkan.Â
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal sebelumnya mengatakan ada dua titik May Day hari ini, yakni di Istana Merdeka dan kedua di Senayan.
"Tentu akan melihat nanti negosiasi. Sekarang kita long march dari sini, dari Antara, ke Sarinah, dari Sarinah ke Istana. Aksi ini sampai dengan pukul 12.30 WIB," ujar Said Iqbal, Rabu 1 Mei 2024.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat mengikuti peringatan Hari Buruh di Jakarta
- VIVA/Andrew Tito
Diketahui massa buruh yang berjumlah sekitar 50 ribu orang pun juga terjadi dan bergerak ke kawasan Gelora Bung Karno (GBK).
"Untuk tuntutan yang dibawa dalam May Day kali ini adalah dua yang utama. Yang pertama cabut omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Yang kedua, kami menyebutnya Hostum; Hos, hapus outsourcing; tum, tolak upah murah," ujarnya.
Said Iqbal menegaskan buruh menuntut upah layak di Jakarta yang berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Rp 5,2 kira per bulan.Â
Suasana arus lalu lintas di Kota Surabaya yang padat merayap akibat aksi buruh di momen Hari Buruh atau May Day, Rabu, 1 Mei 2024. (Foto: Mokhamad Dofir/VIVA Jatim)
- VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)
Said Iqbal menjelaskan upah buruh jika dibagi rata per kepala, mendekati Rp 7 juta untuk bisa bersaing dengan negara tetangga.Â
"Saya ini salah satu pengurus pusat badan perburuhan dunia namanya ILO berkantor di Jenewa. Upah buruh Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja yang baru merdeka. Lebih rendah dari Vietnam, sedikit lebih tinggi dari Myanmar. Lebih rendah dari Malaysia lebih rendah dari Singapura," ujarnya.
Daftar Daerah yang Belum Tetapkan UMP 2025, Kemnaker Surati Kemendagri
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersurat pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal laporan provinsi yang belum menetapkan UMP 2025.
