Bentuk Kepedulian Muhammadiyah Buat Penyandang Difabel
- Istimewa
Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) mendorong terciptanya ekosistem yang menciptakan masyarakat yang inklusif bagi para difabel untuk lebih berdaya.
Hal ini menjadi sangat penting mengingat belum masifnya kesadaran masyarakat untuk melihat kaum difabel, sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang setara hak-haknya dengan kelompok lainnya.
MPKS PP Muhammadiyah bersama dengan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (HIDIMU) dan didukung BSI Maslahat, Baznas, LazisMu PP Muhammadiyah, Comma, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Rumah Sakit Islam Jakarta, menggelar Halalbilhalal Inklusif dengan 1.000 difabel.
"Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara Ramadan Inklusif yang sudah berjalan sebelumnya. Acara itu mencakup Mudik Ramah Disabilitas dengan nama program Mudik Inklusi Ramah Anak dan Difabel yang melibatkan 150 pemudik, dan pada pemberian 1.000 paket serta penyerahan alat bantu untuk 47 difabel," kata Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Mariman Darto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 April 2024.
PP Muhammadiyah menggelar halalbihalal bersama 1.000 difabel
- Istimewa
Rangkaian kegiatan yang bertemakan "Bertaqwa dan Berdaya, Indonesia Ramah Disabilitas" ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendorong terwujudnya Indonesia ramah difabel serta meningkatkan inklusifitas dan kesadaran masyarakat kepada hak kaum difabel.
Acara Halalbihalal Inklusif ini dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, Sekretaris PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, Dr. Mariman Darto, M.Si, Ketua MPKS PP Muhammadiyah dan Bapak Faozan Amar, Staf Khusus Menteri Sosial RI.Â
"Program-program ini menjadi bagian partisipasi dari organisasi-organisasi tersebut, sekaligus bagian dari masyarakat untuk mengajak dan mengkampanyekan masyarakat yang inklusif dengan kaum difabel," katanya.
Untuk diketahui bersama, data yang dilansir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia.
Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Ada pula UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Kegiatan ini, kata Mariman, merupakan bentuk komitmen Muhammadiyah dalam penyantunan sosial, termasuk penyandang difabel. Komitmen penyantunan sosial ini sudah ada sejak Muhammadiyah berdiri tahun 1912.
Mariman mengatakan, acara ini merupakan salah satu implementasi dari komitmen PP Muhammadiyah dalam menyantuni rekan-rekan penyandang difabel.
"Kami juga memiliki, program-program lain yang mendukung pemberdayaan dan pembentukan ekosistem inklusif bagi penyandang difabel, “ tambahnya.
OJK Sebut Pinjol Ganti Nama Jadi Pindar, Apa itu?
Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengganti nama pinjaman online atau pinjol dengan pinjaman daring (pindar). Istilah ini mulai digunakan untuk membedakan
