DKPP Ungkap Laporan Pelanggaran Pemilu 2024 Terbanyak dari Provinsi Papua
- Dok. VIVA
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI mengungkapkan pelaporan kasus pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 paling banyak dari Provinsi Papua.
Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya di Jayapura, Senin, mengatakan untuk pengaduan tentang pelanggaran pemilu yang diterima DKPP sebanyak tujuh kasus dengan satu kasus di antaranya dalam tahap persidangan.
"Untuk enam pelaporan masih ada dalam tahap verifikasi sehingga belum dilakukan pelimpahan," katanya.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ia berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendapat dukungan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan proses demokrasi di daerah itu.
"Karena pilkada tidak bisa berjalan dengan adil dan tertib tanpa adanya dukungan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah partai politik maupun insan pers serta pasangan calon," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan demikian semua pihak harus bekerjasama dengan integritas yang tinggi sehingga pilkada akan berjalan dengan baik di Papua
Sementara itu, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua Unsur Masyarakat Hanny Grasius Tanamal mengatakan satu kasus pelanggaran Pemilu 2024 yang sudah selesai disidangkan, yakni tentang pelanggaran kode etik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
Anggota KPPS melakukan penghitungan suara pada Pemilu serentak 2019 di Distrik Wesaput, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Dia berharap pilkada pada November 2024 di Papua lebih baik dari sebelumnya, selain juga politik uang dan netralitas dapat diminimalisasi.
"Supaya jangan sampai menimbulkan persoalan, seperti konflik antara masyarakat sendiri," katanya.
Dia menambahkan bentrok antarmasyarakat pernah terjadi Kota Jayapura karena terindikasi politik uang sehingga pihaknya mengimbau kepada seluruh warga di dapat mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada agar dapat berjalan aman dan lancar. (ANT)
PKS Sebut Putusan MK Hapus Presidential Threshold "Telat" tapi Tetap Diapresiasi
Wakil Ketua Majelis Syura PKS mengapresiasi dan mendukung putusan MK yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) meski telat.
