Sinyal PKB Merapat ke Prabowo, Presiden PKS: Kita Hormati Keputusan Pak Muhaimin
- VIVA/M Ali Wafa
Depok – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, pihaknya menghormati sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang memberi sinyal akan merapat di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya itu adalah bagian dari independensi partai yang dipimpin oleh Cak Imin.
“Ya masing-masing partai memiliki independensi masing-masing ya, tidak terkooptasi satu sama lain. Oleh karena itu kita juga menghormati pilihan Pak Muhaimin seperti itu, atau pilihan partai Nasdem seperti apa. Kami pun ya kan independen untuk menentukan sikap-sikap kami,” kata Syaikhu usai menghadiri Halal Bi Halal PKS di Depok pada Rabu (24/4/2024) malam.
Terkait dengan sikap PKS sendiri, Syaikhu menuturkan saat ini masih menunggu putusan dari Dewan Syuro. Jika sudah ada maka partai siap menjalankannya.
“Oposisi ataupun koalisi itu ranahnya Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syutro yaitu Dewam Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Saya sebagai pelaksana saja. Kalau memang itu, apapun hasilnya kita eksekusi di DPP,” ujarnya.
Syaikhu menuturkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai penentuan sikap PKS. MK telah memutuskan gugatan sengketa pilpres yang dilayangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu dibacakan pada pada Senin (22/4/2024).
“Belum (ada pembicaraan). Namanya juga ini baru saja diputuskan juga kan,” akunya.
Ketika disinggung apakah sudah ada jadwal pertemuan dengan Prabowo, Syaikhu mengaku belum ada dalam waktu dekat ini. Namun pihaknya mengundang para pimpinan partai dalam acara Halal Bi Halal partainya. Dia berharap semua yang diundang bisa hadir.
“Belum ada (jadwal bertemu Prabowo) sampai sekarang. Dalam waktu dekat kita akan mengundang para pimpinan partai dalam acara halal bihalal kita. Mudah-mudahan sih semuanya pada datang. Jadi sekaligus sebagai ajang untuk silaturahmi,” ungkapnya.
Soal hak angket, PKS akan terus melakukan hal itu. Asalkan, kata Syaikhu ada pihak lain yang mendukung.
“Hak angket kita terus akan lakukan sepanjang ada partner untuk itu. Karena salah satu syaratnya adalah harus diajukan oleh dua Fraksi,” katanya.
Dirinya menuturkan PKS tidak menutup diri bisa koalisi dengan siapapun utnuk memperjuangkan hak angket. Termasuk salah satunya dengan PDIP.
“Iya kita juga dengan siapa saja siap. Karena apa? Ini untuk meluruskan demokrasi kedepan agar tidak terulang seperti ini lagi di 2029 dan seterusnya. Jadi momentum pemilu di 2024 ini jadi pelajaran. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi untuk meluruskan sejarah kedepan agar kondisi ini tidak berulang di pemilu 2029,” pungkasnya.