Pj Gubernur Agus Fatoni Beberkan Jurus Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Sumsel
- Istimewa
Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyebut telah terjadi penurunan drastis tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumsel. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Fatoni menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumsel pada Maret 2023 turun menjadi 1,29 persen. Angka tersebut lebih rendah 1,90 persen jika dibandingkan pada September 2022 sebesar 3,19 persen atau sebanyak 279 ribu jiwa. Hal ini menjadi penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di Pulau Sumatera.
“Untuk mencapai prestasi tersebut tentunya berbagai upaya telah dilakukan. Di antaranya, peningkatan kesehatan pangan dan gizi keluarga melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, Gerakan Pangan Murah,” kata Fatoni.
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni hadiri kegiatan evaluasi kinerja pj kepala daerah
- Istimewa
Lebih lanjut, Fatoni menjelaskan bahwa Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini berupa pemberian bibit tumbuhan pangan, seperti cabai dan bawang merah ke masyarakat, sekolah-sekolah bahkan kantor-kantor. Pemberian bibit tersebut diharapkan ditanam mereka di lahan sekitar agar bisa memanen sendiri.
“Kemudian terkait Gerakan Pangan Murah dilakukan melalui program Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel yang diadakan secara merata di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel setiap hari Senin, Selasa dan Kamis rutin tiap pekan. Gerakan Pangan Murah ini juga bisa dilakukan oleh instansi vertikal lainnya guna membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok berkualitas dengan harga murah,” jelas Fatoni.
Langkah lainnya adalah melaksanakan Universal Helath Coverage (UHC) per Maret 2024 sebesar 97,56 persen dan pembiayaan operasional pendidikan tahun 2024 senilai Rp 718 miliar. Kemudian bantuan pemasangan listrik rumah tangga yang tidak mampu, pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, lansia dan penyandang disabilitas, pelatihan pemberdayaan peluang kerja baru, pelatihan kewirausahaan pemuda, pelaksanaan job fair serta revitalisasi pertanian.
“Kemudian, Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel yang juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Direncanakan kedepannya akan dibangun 6.894 unit kloset dan septitank,” ucap Fatoni.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel yang dilaunching Rabu (21/2) lalu. Ke depannya akan dibangun kurang lebih sebanyak 8.391 unit rumah layak yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
“Kalau satu desa, satu kelurahan dengan melakukan bedah rumah hanya dua saja itu sudah terhitung 6.900 jika ditambah 8.000an berarti sudah ada kurang lebih 14.000an. Jika ke depannya dari CSR perusahaan itu mencapai 5.000 saja maka akan 15.000 lebih yang mampu kita lakukan bedah rumah,” jelas Fatoni.
“Ini gerakan-gerakan seperti ini yang kita maksimalkan, kalau baru sebentar memang belum kerasa. Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini konsisten agar semua dampaknya dirasakan masyarakat,” sambungnya.
Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni
- Istimewa
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga sangat mengapresiasi atas lengkapnya laporan yang dipaparkan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Kemudian, dia juga mengapresiasi penurunan kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan.
“Kami lihat bagus penurunannya paling cepat di Sumatera dan empat Kabupaten sudah bebas dari kemiskinan ekstrem. Karena kan targetnya tahun 2024 ini seharusnya semua daerah 0 persen. Sumsel ini boleh dikatakan delapan Kabupaten/Kota sudah 0 koma persen, kalau sudah angka segitu jika dipertahankan hingga tahun 2024 itu sudah akan bebas dari kemiskinan ekstrem,” jelas Kastorsius.
Sebagaimana diketahui dalam Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni memaparkan 10 indikator prioritas Pemprov Sumsel, di antaranya kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan pengangguran.
Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang
Anggota Ombudsman memandang bahwa bansos harus berorientasi pada hal produktif, tidak semata kasih bantuan dalam bentuk beras atau uang yang habis dipakai untuk konsumsi.
