Kompak Sebut Bansos Tak Terkait Pemenangan Paslon, Ini Poin Penting Kesaksian 4 Menteri di MK

Jakarta - Empat menteri kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024. 

Empat menteri yang dipanggil MK adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini

Keempat menteri Presiden Jokowi itu menjelaskan beberapa poin penting terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Seperti dalam persidangan MK kemarin, keempatnya kompak mengatakan bahwa tidak ada mobilisasi penyaluran bansos dari Presiden untuk pemilu 2024.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan keempat menteri di sidang Mahkamah Konstitusi: 



Menko PMK Muhadjir Effendy memberi keterangan di MK

Photo :

• Dok MK

- Pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelaksanaan pesta demokrasi, yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

- Program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun. Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain bantuan pangan beras CPP, bantuan pangan stunting, adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral.

- Penyaluran bansos hingga bantuan lainnya itu memang sudah tertuang dalam Perpres nomor 35 tahun 2020. Disitu, menyatakan bahwa Kemenko PMK bertugas melakukan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan pemberdayaan manusia dan kebudayaan.

- Bansos yang diberikan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah untuk memastikan agar terdeliver dengan tepat sasaran. Mustahil penyaluran bansos dapat mempengaruhi pemilu, karena kunjungan kerja sambil bagi-bagi bantuan sosial adalah bagian dari pola kepemimpinan Jokowi, yang dilakukan jauh sebelum pemilu.



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,Hadiri Sidang Perselisihan Hasil Pilpres

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

- Alasan pemerintah menggelontorkan bansos untuk segera disalurkan ke masyarakat buntut terjadinya El Nino yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024.

- Dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal. Hal ini menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

- Bantuan sosial menjadi salah satu upaya yang dilakukan berbagai negara untuk menanggulangi dampak El Nino. Negara-negara yang dimaksud di antaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, India hingga Amerika Serikat. 

- Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia paling banyak untuk penggunaan subsidi BBM, bukan untuk bansos.



Menkeu Sri Mulyani Hadiri Sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2024

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

- Program Bansos/Perlinsos masuk dalam fungsi APBN kategori instrumen belanja. APBN ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. APBN 2024 disahkan pada 13 November 2023. Pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA untuk tahun 2024 totalnya sebesar Rp496,8 triliun. 

- Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.

- Tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial. Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.

- Tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2024. Kemensos mendapat anggaran Rp75,6 triliun untuk disalurkan melalui program bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.

- Anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden Jokowi bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial (perlinsos), melainkan dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN.

- Dana operasional presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020.

- Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan dana bantuan kemasyarakatan adalah Rp138,3 miliar. Realisasi sampai dengan sekitar bulan Maret dan April adalah Rp18,7 miliar atau 14 persen.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini



Mensos Tri Rismaharini Hadiri Sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2024

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

- Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp75,61 triliun untuk alokasi bansos. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp87,2 triliun. Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian. 

- Pencairan bantuan sosial (bansos) pada awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Sosial. Risma mengatakan penyaluran bansos pada awal tahun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para penerima.

- Bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh kementerian yang ia pimpin disalurkan dalam bentuk tunai (cash) yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak ada dalam bentuk barang. Bansos dalam bentuk lain selain tunai, hanya diberikan untuk merespons kasus-kasus tertentu.

- Anggaran BLT El Nino tidak dimasukkan dalam anggaran belanja bansos Kemensos Tahun Anggaran 2024, sehingga terdapat penurunan jumlah anggaran Kemensos pada 2024 menjadi Rp79 triliun dari Rp87 triliun pada anggaran 2023. Risma mengaku tidak berani mengusulkan anggaran bansos El Nino.

Halaman Selanjutnya

- Pencairan bantuan sosial (bansos) pada awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Sosial. Risma mengatakan penyaluran bansos pada awal tahun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para penerima.