Hakim Saldi Isra Soroti Urgensi Jokowi Bagi Bansos di Jateng, Begini Kata Menko Muhadjir
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti rute penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), selama masa kampanye Pemilu 2024.
Salah satunya, kunjungan Jokowi untuk membagikan bansos di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), yang lebih sering atau lebih banyak dibandingkan daerah lain.
Selain itu, besaran anggaran dan jenis bansos juga dipertanyakan para hakim konstitusi dalam Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menghadirkan 4 menteri Kabinet Indonesia Maju, Jumat, 5 April 2024.
"Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih ke Jateng lebih banyak kunjungannya dibandingkan daerah lain?" kata Hakim Konstitusi Saldi Isra.
Ketua MK Suhartoyo (tengah), bersama hakim Arief Hidayat dan Saldi Isra di sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Kebiasaan Jokowi
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam sesi menjawab pertanyaan majelis konstitusi menegaskan bahwa kunjungan kerja adalah salah satu pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau,” kata Muhadjir di Sidang MK, Jakarta.
Ia mengaku sangat mengenal pola kepemimpinan itu karena pernah mendampingi Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah-daerah selama satu periode. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di lapangan.
Selain itu, kata dia, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera membelanjakan APBN pada awal tahun, sehingga semua program mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2024, termasuk bantuan sosial (bansos) yang merupakan salah satu bagian dalil permohonan pemohon perkara PHPU Pilpres.
Menko PMK Muhadjir Effendy, Hadiri Sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2024
- VIVA/M Ali Wafa
“Di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, memeriksa apa betul semuanya sudah ter-deliver, sekaligus untuk mendapatkan umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu,” ujarnya.
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog sekaligus membagikan bansos ketika berkunjung ke daerah. Ia menyebut pertemuan Jokowi tersebut hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang menerima manfaat bansos.
“Kalau ada 40 titik yang dikunjungi dan per titik ada terdapat 20 ribu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kan ada 800 ribu orang. Masa 800 ribu orang dalam kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?” ungkap Muhadjir.
Terlebih, kata dia, pada akhir masa kepemimpinannya, Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas, sehingga kedatangannya ke daerah sekaligus memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak.
“Menurut saya, apabila ada daerah yang sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis yang diberikan ke daerah itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menyimpulkan terlalu mustahil apabila penyerahan bansos secara simbolis dalam 100 kunjungan bisa mempengaruhi pilihan masyarakat secara nasional. “Saya kira, doesn't make sense (tidak masuk akal),” ujarnya.
Atas pernyataan tersebut, Ketua MK Suhartoyo pun mengingatkan Muhadjir untuk tidak memberikan pendapat pribadi. “Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu,” kata Suhartoyo.
