Hakim MK Tanya ke Menteri Mengapa Jokowi Rajin Kunker ke Jateng, Singgung Alokasi Dana
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri yang hadir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 terkait dengan kunjungan kerja (kunker) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).Â
Adapun pemohon kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam dalilnya menyoroti soal kunker Jokowi yang lebih sering dilakukan di provinsi Jawa, dibandingkan tempat lain.
"Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah (Jateng) itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" tanya Saldi dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.Â
Hakim Konstitusi Saldi Isra
- MK
"Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan oleh pemohon," sambungnya.Â
Tak hanya itu, Saldi Isra juga menyoroti alokasi dana yang digunakan Jokowi dari setiap kunjungan kerjanya. Dia berharap, pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab lugas oleh keempat menteri Jokowi tersebut.Â
"Alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak menko dan Ibu menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon," kata Saldi.Â
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang PHPU atau sengketa Pilpres 2024, pada Jumat, 5 April 2024.Â
Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan dari empat menteri Jokowi. Empat menteri yang dimaksud yaitut, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.Â
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
