Menko PMK Buka-bukaan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Capai Rp496,8 Triliun
- Tangkapan layar MK
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka-bukaan soal program perlindungan sosial (perlinsos). Pada tahun 2024, kata dia, anggara Perlinsos mencapai Rp 496,8 triliun dan telah mendapat persetujuan dari DPR RI.
Hal tersebut diungkap Muhadjir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024.
"Program perlinsos yang di antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," kata Muhadjir dalam persidangan Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat.
Kemudian, Muhadjir menyebut Perlinsos sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu subsidi, bantuan sosial dan jaminan sosial. Ia menjelaskan, subsidi di antaranya berupa subsidi energi, seperti BBM, listrik dan LPG. Selain itu, terdapat subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.
Empat Menteri Kabinet Jokowi hadir di Sidang MK
- Tangkapan layar MK
"Ada bansos berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah," kata dia.
Sementara itu, jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS, yakni penerima bantuan iuran PPI, yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa. Ia menekankan, program Perlinsos diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Program Perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan. Sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024," pungkasnya.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres Jumat hari ini, 5 April 2024. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi.
Sidang dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB. Empat menteri yang dipanggil MK adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinatoor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Selain empat menteri, MK dijadwalkan akan meminta keterangan pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
MK Siap Hadapi Sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi, Prediksi Ada 300 Perkara
MK menyatakan siap menghadapi sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi. MK juga tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sengketa Pilkada 2024.
