Airlangga Hartarto Beberkan Kaitan El Nino dengan Program Bansos di Indonesia
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka-bukaan soal penyaluran bantuan sosial atau bansos di Indonesia, yang dipersoalkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK.Â
Hal itu dijelaskan Airlangga, saat hadir memenuhi panggilan MKÂ dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024.
Airlangga menjelaskan, program bansos ini sangat mendesak untuk segera disalurkan ke masyarakat buntut terjadinya El Nino yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia. El Nino kata dia, membuat produksi pangan di sejumlah tempat mengalami gangguan.
"Termasuk Indonesia, mengalami dampak terjadinya El Nino, dimana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal," jelas Airlangga di ruang sidang MK, Jakarta Pusat.
Imbasnya kata Airlangga, membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan dan berdampak signifikan pada masyarakat miskin.
"Hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin," jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.Â
Airlangga lantas mengungkap, bantuan sosial menjadi salah satu upaya yang dilakukan berbagai negara untuk menanggulangi dampak El Nino. Negara-negara yang dimaksud di antaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, India hingga Amerika Serikat.Â
Seperti diketahui, dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, kedua pemohon yakni pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD, mempersoalkan pembagian bansos jelang Pemilu 2024. Atas dasar itulah, hakim MK memutuskan untuk memanggil keempat menteri yang hadir hari ini. Yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharani.
Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Rp 300 Triliun pada 2025
Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun pada 2025.
