Seribu Ton Beras Impor Masuk Pulau Sumbawa, Anggota DPR: Mencekik Petani
- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
Sumbawa – Pasokan beras impor sebanyak seribu ton asal Vietnam akan masuk Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar.
Anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan merasa prihatin dan khawatir bahwa tindakan ini akan berdampak serius merugikan petani. Mengingat saat ini sedang ada panen raya.
“Masuknya beras impor ke Pulau Sumbawa bakal mencekik petani, hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras” ujar Johan, Kamis, 4 April 2024.
Proses bongkar beras impor. (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Johan mengingatkan, Bulog agar jangan sembarangan melakukan pasokan beras ke wilayah sentra produksi beras nasional. Menurutnya, harus ada pertimbangan yang matang untuk menjaga keberpihakan kepada petani yang tengah menghadapi musim panen raya dan semua petani sedang dilanda kekhawatiran jatuhnya harga gabah akibat pasokan beras impor ini.
Pemerintah harus sadar bahwa pasokan beras impor ini akan mempengaruhi harga di tingkat petani. Untuk itu, politisi PKS ini meminta pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar harga gabah di tingat petani tidak jatuh.
“Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami petani akibat dari pasokan beras impor ini,” ujar dia.
Selain itu, lanjut Johan, pemerintah harus menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat pasokan beras impor tersebut masuk ke Pulau Sumbawa agar harga jual petani tidak jatuh sehingga petani diharapkan dapat menikmati keuntungan pada saat panen raya ini.
“Pemerintah harus pastikan bahwa petani tidak boleh mengalami kerugian akibat pasokan beras impor ini, kita harus memberi dukungan bagi semua petani untuk meningkatkan produksi beras di kawasan sentra beras seperti di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini” ujar Johan.
Selanjutnya, Johan menilai agar Bulog jangan berdalih pasokan tersebut untuk kebutuhan bantuan pangan, sebab menurutnya bantuan pangan untuk masyarakat haruslah diprioritaskan bersumber dari hasil keringat petani di Sumbawa dan KSB sehingga daerah sentra beras mampu berfungsi sebagai sumber utama pasokan beras di wilayah tersebut.
“Sebagai contoh di Kabupaten Sumbawa sejak Bulan Januari 2024 sudah terealisasi 730 Hektare dan puncak panen raya April ini diprediksikan mencapai 15.450 hektare, apakah daerah surplus beras ini harus dirasuki lagi oleh pasokan impor, sungguh di luar nalar,” kata dia.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
