Pratikno Lantik Bey Machmudin Jadi Staf Ahli Komunikasi Politik
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno melantik Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan Sekretariat Negara pada Rabu, 3 April 2024.
Pelantikan Bey berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/TPA tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan salam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sebelumnya, Bey menjabat Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.
Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Kemensetneg, Bey Machmudin
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
“Hari ini pelantikan ada eselon I dirotasi, jadi hanya rotasi saja. Kemudian ada pelantikan eselon III dan eselon IV,” kata Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu, 3 April 2024.
Menurut dia, ada beberapa yang dirotasi diantaranya Sari Harjanti sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Terus kemudian sehingga kosong Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Kehumasan, itu diisi oleh Pak Bey. Pak Bey sebelumnya adalah Deputi Protokol Pers dan Media,” ujarnya.
Alasannya, kata Pratikno, aktivitas Bey sangat sibuk karena merangkap sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Makanya, lanjut dia, pelantikan Bey ini untuk meringankan kesibukannya mengingat rangkap jabatan.
“Jadi agar Pak Bey juga enggak pontang panting, karena Deputi di Setpres kan sibuk sekali dengan kegiatan Pak Presiden yang selalu padat. Tugas sebagai Pj Kepala Daerah, Pj Gubernur di Jawa Barat sangat berat. Jadi Pak Bey digeser sebagai Staf Menteri,” jelas dia.
Sementara, Pratikno menyebut posisi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden. Namun, katanya, posisi yang ditinggalkan Bey itu akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Tentu saja ada Plt. Kita segera bicarakan,” pungkasnya.
Pemprov Jabar Efisiensi Anggaran dengan Alihkan Rp4 Triliun APBD untuk Program Prioritas
Pemerintah Provinsi Jawa Barat efisiensi anggaran dengan alihkan Rp4 triliun APBD untuk mendukung program prioritas seperti infrastruktur dan pendidikan.
