Saksi Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Harga Beras Naik Karena Gelontoran Bansos Jelang Pemilu 2024
- vstory
Jakarta - Saksi ahli yang dihadirikan kubu Ganjar Pranowo – Mahfud MD dalam sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK, adalah Guru Besar IPB, Didin Damhuri. Dia menyoroti tingginya harga beras dengan gelontoran bantuan sosial atau bansos jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Bansos yang digelontorkan pemerintahan Presiden Jokowi, dianggap memberi pengaruh pada peningkatan suara terhadap pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Saksi tersebut menilai, bahwa harga beras yang naik di Indonesia dipengaruhi oleh pemberian bansos menjelang Pemilu 2024.
"Perkembangan harga besar pada 1 Januari hingga 17 Maret 2024 harga beras premium naik terus hingga rata-rata mencapai Rp 15.500 tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh hingga Rp 20.000. Hingga sekarang harga beras belum bisa diturunkan meskipun operasi pasar dari Bulog dilakukan besar-besaran," kata Didin dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK, Selasa, 2 April 2024.
"Jadi menurut saya, memang ada korelasi penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harganya (beras) sampai hari ini," ujarnya.
Tak hanya itu, Didin juga menganggap penyaluran bansos menjadi alat kampanye yang tidak terlihat oleh Presiden Jokowi dalam rangka memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa bansos tak boleh digunakan sebagai alat politik
"Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan pilpres, dalam bentuk BLT Mitigasi Risiko Pangan yang belum masuk UU APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin, diklaim sebagai bantuan dari Jokowi, dalam rangka pemenangan paslon 02," jelasnya.
Blak-blakan Alexander Marwata Gugat Pasal di UU KPK: Bisa jadi Alat Kriminalisasi ke Kami
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata, telah mengajukan uji materil atau judicial review, terhadap pasal 36 UU KPK, ke Mahkamah Konstitusi, MK.
