Faisal Basri di Sidang MK: Bansos El Nino Diberikan Hanya Demi Dongkrak Perolehan Suara

Pengamat Ekonomi Faisal Basri (Foto/antara)
Sumber :
  • vstory

Jakarta – Ahli yang dihadirkan kubu Anies-Muhaimin (Amin), Faisal Basri mengatakan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) El Nino diberikan pemerintah hanya demi untuk meningkatkan perolehan suara bagi pasangan capres dan cawapres tertentu. Hal tersebut dikatakannya ketika mengikuti sidang sengketa hasil pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bansos PKH untuk Lansia Januari 2025 Sudah Cair? Cek Besaran Dana yang Diterima di Sini!

Diketahui, sidang agenda pemeriksaan saksi itu digelar di gedung MK pada Senin 1 April 2024.

"Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," ujar Faisal Basri di ruang sidang.

Presiden Korsel yang Dimakzulkan Datangi Rumah Sakit setelah Tampil Perdana dalam Sidang

Bansos El Nino itu, klaim Faisal, sengaja digelontorkan sebagai panggung dari pihak tertentu. Fenomena alam itu dijadikan alat untuk memastikan efektivitas penyaluran bansos.

Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Gugat Dugaan 1 Juta Tanda Tangan Palsu saat Pilgub, Kubu Danny Pomanto Optimis Menang di MK

"Harus ditunjukkan nih yang ngasih nih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya. Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan fektivitas bansos ini semaksimal mungkin," kata dia.

Dia pun menyinggung terkait dengan bantuan serupa pada tahun 2021 silam. Pasalnya, tahun 2021 tidak ada bantuan serupa padahal dampak El Nino saat itu lebih parah dibanding tahun 2023.

"Kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir dan cuaca ekstrem lebih parah tahun 2021 dari pada 2023, kenapa 2021 ndak ada (BLT) El Nino?" ucap Faisal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

Mendagri Usul Kepala Daerah Tak Sengketa di MK Dilantik 6 Februari

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan opsi pelantikan kepala daerah yang tidak sengketa pilkada di MK pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

img_title
VIVA.co.id
22 Januari 2025