Masyarakat Diimbau Waspada Terhadap Penawaran Paket Umrah dan Haji Harga Murah
- Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI Jaja Jaelani/Hikmah Romalina
VIVA – Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan pihak yang menawarkan paket umrah dan haji khusus dengan harga terjangkau. Pesan ini disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI Jaja Jaelani di hadapan peserta Bimtek Calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Acara ini berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 19 - 28 Maret 2024. Lebih seribu peserta ikuti kegiatan ini.
"Untuk melihat daftar penyelenggara umrah atau haji khusus yang berizin itu sudah ada di SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus)," ucapnya di Jakarta Minggu 24 Maret 2024.
“Sekarang ini tidak kurang ada 2.573 travel yang melayani umrah ke Tanah Suci. Jangan tergiur dengan paket murah, bisa dicek apakah biro perjalanan yang menawarkan tersebut termasuk sudah berizin atau belum," sambungnya.
Jaja mengatakan, masyarakat jangan mudah tergiur dengan harga paket yang lebih murah daripada harga referensi. Selain itu, masyarakat harus tetap skeptis terhadap berbagai paket visa yang dijanjikan untuk memudahkan perjalanan umrah dan haji ke Tanah Suci, dilansir dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada Kamis, 28 Maret 2024.
Menurutnya, sebelum masyarakat memilih biro perjalanan umrah atau haji tertentu, pengecekan harus dilakukan.
"Pastikan layanannya, pastikan penerbangannya, pastikan visanya, pastikan bagaimana layanan di Saudi. Sehingga jamaah haji kita ini betul-betul dapat melaksanakan ibadah umrah dengan nyaman," sebutnya.
Jaja mengaku, banyak tawaran perjalanan umrah maupun beribadah haji tanpa antrian. Karena itu, masyarakat harus waspada karena ada banyak kasus di mana vendor gagal memberikan tiket dan visa, yang menyebabkan jemaah gagal berangkat. Selain itu,kasus lainnya terjadi saat penyedia tidak mempersiapkan layanan mereka di Saudi, sehingga jemaah terlantar.
"Tolong sekali lagi pastikan dengan Lima Pasti. Pertama adalah pastikan bahwa travel berizin, pastikan visanya, pastikan layanannya, pastikan latar belakangnya," pungkasnya.
Apindo Apresiasi Rencana Pemerintah Tunda PPN 12 Persen
Pemerintah berencana mengundur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
