MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Etik Usai Dilaporkan Terafiliasi dengan Partai Politik
- MK
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya menolak secara sah terkait dengan adanya permohonan dari Perwakilan Sahabat Konstitusi, Andi Rahardian terkait dengan laporannya kepada hakim konstitusi Saldi Isra. Adapun laporan tersebut yakni buntut dari putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Dalam putusan tersebut, Saldi Isra diduga terafiliasi dengan salah satu partai politik karena melakukan dissenting opinion. Hal itu dinilai ada konflik kepentingan dalam laporannya.
Saldi Isra Resmi Dilantik Menjadi Hakim MK
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX/2023," ujar ketua MKMK, I Gede Dewa Palguna, di ruang sidang Gedung MK, Kamis 28 Maret 2024.
Hakim menjelaskan bahwa dalil yang diajukan oleh pelapor terhadap Saldi Isra juga dinilai tak lengkap. Sebab bukti yang dilampirkan pelapor hanya sekedar pemberitaan dari media online.
"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dugaan hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu yaitu PDI Perjuangan," tuturnya.
Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra
- VIVA/Ilham
Diketahui, Saldi Isra dilaporkan ke MKMK pada Rabu 21 Februari 2024 lalu. Hakim konstitusi Saldi Isra dilaporkan soal dugaan ada konflik kepentingan saat memberikan putusan perkara pengujian pasal syarat usia capres cawapres.
Hakim Saldi Isra juga dilaporkan atas dugaan telah membocorkan rapat permusyawaratan hakim yang sifatnya rahasia. Sebelumnya, Saldi Isra telah dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh MKMK karena ikut bertanggung jawab atas kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim.
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
