Guru Besar UI Kritik Selandia Baru Tak Peduli soal Pilot Susi Air: Aneh, Apakah Wajar?
- Dok. Istimewa
Depok – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyoroti sikap Pemerintah Selandia Baru yang menyerahkan pembebasan warga negaranya kepada pemerintah RI Indonesia. Warga Selandia Baru yakni Pilot Susi Air, Capt Philip Mark Mehrtens sudah setahun lebih disandera Kelompok Kriminal Bersentara (KKB) Papua.
Hikmahanto menyebut Selandia Baru seolah tak peduli dengan nasib Philip Mark.
“Ini seolah negara tidak peduli dan tidak lagi memberi perlindungan kepada warga negaranya sendiri. Ini bertolak belakang dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh banyak negara ketika warganya menjadi sandera di negara lain,” kata Hikmahanto, Selasa, 26 Maret 2024.
Hikmahanto mengatakan, negara mesti wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Kata dia, negara harus melakukan berbagai upaya termasuk meminta izin kepada pemerintah setempat untuk melakukan operasi pembebasan.
Dia mencontohkan upaya itu dilakukan pemerintah RI saat penumpang dan kru pesawat Garuda Woyla disandera di Bangkok, Thailand.
“Pemerintah Indonesia juga berupaya keras untuk membebaskan kru stasiun TV swasta yang salah satunya saat ini menjadi Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Irak,” ujarnya.
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Pun, contoh lain, saat para diplomat AS disandera ketika terjadi peristiwa revolusi Iran yang mengulingkan pemerintahan sah Iran. Israel juga membebaskan warganya yang disandera oleh pembajak pesawat Air France yang dipaksa mendarat di Entebbe, Uganda. Operasi pembebasan dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.
“Masih banyak lagi contoh negara melakukan berbagai upaya ketika warganya disandera,” ungkapnya.
Menurut dia, pernah terjadi pemerintah warga negaranya menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan pembebasan sandera. Namun, itu dilakukan setelah berbagai upaya gagal dilaksanakan. Hal itu termasuk minta bantuan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional.
“Presiden terpilih Prabowo misalnya pernah memimpin pasukan untuk membebaskan warga negara asing di Papua yang disandera oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka setelah Palang Merah Internasional gagal melakukan mediasi,” jelasnya.
Bagi dia, sikap Pemerintah Selandia Baru yang menyerahkan pembebasan ke RI dinilainya aneh. Hikmahanto mempertanyakan apakah Selandia Baru sudah berupaya mengontak para penyandera melalui lobi-lobi. Dia juga menyinggung upaya pemerintah Selandia Baru.
“Apapun alasan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru hingga saat ini maka satu hal yang perlu dicermati yaitu operasi pembebasan tidak boleh menjadi beban bagi Indonesia," kata Hikmahanto.
"Baik beban finansial, beban reputasi internasional atau beban yang mungkin ditimpakan oleh rakyat Selandia Baru ketika operasi pembebasan gagal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hikmahanto membebekan untuk operasi pembebasan sangat membutuhkan biaya bahkan nyawa. Ia khawatir jika setiap warga asing memasuki wilayah tertentu di Papua sudah diperingati agar tak masuk tapi tetap berkeras untuk masuk.
Hikmahanto khawatir akan terjadi penyanderaan oleh KKB sehingga akan menelan biaya banyak yang mesti dikeluarkan pemerintah RI setiap kali terjadi penyanderaan.
“Apakah wajar bila biaya ini ditanggung oleh pajak rakyat Indonesia? Biaya ini sudah seharusnya menjadi tanggungan pemerintah dari warga negara yang disandera," Hikmahanto.
Sementara, di sisi lain, operasi pembebasan juga tak boleh mencederai reputasi RI di mata internasional bila menemui kegagalan. Pemerintah RI juga tak perlu punya beban reputasi buruk dan akan menjadi sorotan dunia ketika melakukan operasi pembebasan sandera.
Kata dia, pemerintah Selandia Baru sudah sewajarnya menyampaikan kepada dunia bahwa operasi pembebasan yang dilakukan oleh pemerintah RI merupakan opsi terbaik. Ia bilang tak seharusnya dunia berpandangan negatif terhadap Indonesia, utamanya dikaitkan dengan isu Papua.
“Rakyat Selandia Baru, khususnya keluarga yang disandera tidak boleh menyalahkan pemerintah Indonesia bila ternyata operasi pembebasan gagal," lanjut Hikmahanto.
"Untuk itu sudah sewajarnya bila pemerintah Selandia Baru memberi tahu secara dini kepada keluarga Philip Mark Mehrtens dan menyampaikan secara terbuka kepada rakyat di Selandia Baru,” ujarnya.
