Jokowi Perintahkan Kementerian/Lembaga Integrasikan dengan INA Digital pada Mei 2024
- VIVA/Sherly
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas bersama jajaran menteri membahas transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024.
“Sudah digelar rapat paripurna sebelumnya, kami presentasikan dan Presiden mendorong kendala-kendalanya apa, progresnya sampai di mana terkait dengan percepatan keterpaduan layanan digital,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas Abdullah.
Menurut dia, Indonesia berada pada ambang sejarah baru dalam transformasi layanan digital dan ada progres signifikan terkait hal tersebut. “Ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segara menuju keterpaduan layanan digital nasional,” ujarnya.
Presiden Jokowi, kata dia, telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan INA Digital. “Ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien,” jelas dia.
Presiden Jokowi, lanjutnya, telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Menurut dia, bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintahannya berbasis elektroniknya jalan itu memiliki GovTech atau government technology.
“Kita sedang terus bergerak sejak Perpres 82 ini dibuat terkait dengan GovTech,” ucapnya.
Menurut dia, INA Digital dikelola oleh Peruri tujuannya untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.
“Alhamdulillah, goverment development index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Maka dari itu, kata dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang, menandakan urgensi dan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital ini. Rencananya, beberapa layanan akan diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
“Ke depan rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan. Kalau ini selesai Insya Allah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik akan mendapatkan IKD,” pungkasnya.
Dukungan Prabowo dan Jokowi Disebut Tingkatkan Suara Melki-Johni di Pilkada NTT
Menurut Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan, adanya dukungan dari Prabowo Subianto dan Jokowi yang ikut pilkada serentak, sebagai upaya keberlanjutan program pemerintah
