MK Sebut Anwar Usman Tak Bisa Tangani Sengketa Pilpres 2024: Kalau Pileg Ada Catatan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan hakim konstitusi Anwar Usman masih bisa menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Anwar Usman, kata Fajar, bakal ikut dalam salah satu panel hakim konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pileg 2024.
Keterlibatan Anwar Usman dalam penanganan sengketa hasil Pemilu 2024 terikat dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam putusan MKMK, lanjut Fajar, Anwar Usman boleh tangani sengketa hasil Pileg dengan persyaratan.
"Kalau pileg dengan catatan. Putusannya (MKMK) sepanjang ada konflik kepentingan maka tidak boleh," kata Fajar di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.
Anwar Usman, Sidang MK Putusan Gugatan Usia Batas Usia Capres Maksimal 70 Thn
- VIVA/M Ali Wafa
Kendati demikian, Fajar mengatakan Anwar Usman tak bisa ikut memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. Larangan tersebut tercantum juga dalam putusan MKMK.
"Kalau pilpres memang sesuai putusan MKMK ya. Enggak boleh terlibat memang Anwar Usman di putusan MKMK dan MK taat patuh pada putusan itu," ucapnya.
Sebagai informasi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dilarang terlibat dalam sengketa pemilu termasuk pilpres usai dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti langgar etik dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK.
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyampaikan Anwar Usman dilarang terlibat dalam sengketa pemilu karena dikhawatirkan adanya benturan kepentingan.
"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang berpotensi timbulnya benturan kepentingan," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023.
Dalam putusannya, MKMK jatuhi sanksi berupa dicopotnya Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. Sanksi MKMK itu terkait putusan MK dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat capres dan cawapres dari kepala daerah meski belum berusia 40 tahun.
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
