Panglima TNI Beberkan 15 Daerah Sangat Rawan Konflik di Pilkada

VIVA Militer: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
Sumber :
  • Puspen TNI

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan kesiapan jajarannya dalam mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 545 pemimpin akan dipilih dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Panglima TNI Pangkas Biaya Perjalanan Dinas, Anggaran Dialihkan ke Kesejahteraan Prajurit

“Pelaksanaan pilkada lebih besar dari pilpres, dihadapkan pada kelengkapan keamanan yang terbatas pada beberapa daerah jika politik identitas digaungkan, perpecahan nasional, kerawanan bisa dimanfaatkan,” kata Jenderal Agus saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 21 Maret 2024.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Photo :
  • VIVA/Andrew Tito
Wamendagri Sebut Retreat Kepala Daerah Akan Digelar di Akmil Magelang, Diharapkan Sebelum Ramadan

Menurut dia, sudah dilakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. "Terdapat 15 provinsi kerawanan tinggi,” kata dia. 

Sementara, Agus menjabarkan 15 provinsi dimaksud adalah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara.

Mendagri Tito Sebut Pelantikan Kepala Daerah Tetap Digelar di Jakarta

Kemudian, 6 provinsi di Pulau Papua yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Kerawanan tersebut antara lain berupa konflik SARA, konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis partai politik tertentu, hingga konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua.

Selain itu, ada 6 provinsi yang memiliki kerawanan tingkat sedang yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timmur, Bali, Nusa Tenggara Barat, nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Ketua Harian DPP Gerindr Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco Beri Sinyal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Mundur

Pemerintah dan KPU akan berkonsultasi untuk menentukan waktu pelantikan kepala daerah.

img_title
VIVA.co.id
31 Januari 2025