Kementerian Kominfo Diminta Tindak Tegas Isu Hoaks Daftar Produk yang Diboikot
- Istimewa
Jakarta – Pakar sejarah Islam, Haikal Hassan menyoroti beredarnya hoaks daftar produk tertentu yang diboikot karena berkaitan dengan Israel. Bahkan menurutnya hoaks tersebut sampai mencatut logo MUI yang menyebabkan masyarakat percaya.
Dia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak tegas pelaku pembuat hoaks tersebut. Jangan sampai banyak pihak dan perusahaan dalam negeri dirugikan dari munculnya hoaks tersebut.
"Kominfo harus bertindak, siapa yang menyebarkan hoaks daftar produk ini? karena produk-produk itu banyak yang dari Indonesia kok malah diboikot," kata Haikal dikutip Minggu 17 Maret 2024
Haikal Hassan Baras
- vivanews/Andry Daud
Dia menilai bahwa ajakan boikot sudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan kompetitor mereka. Menurutnya, gerakan boikot pada akhirnya telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda secara tegas telah menyatakan bahwa MUI tidak pernah merilis daftar produk yang harus diboikot lantara terafiliasi dengan Israel sebagaimana yang beredar.
"MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel, atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya," kata Miftahul Huda.
Menurutnya, MUI juga tidak berhak untuk mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Dia menjelaskan bahwa sistem sertifikasi halal dikeluarkan dengan melibatkan banyak pihak guna menjamin sebuah produk.
Dia menekankan bahwa ada pihak lain yang membuat daftar produk boikot dan sama sekali bukan dari MUI. Mereka sama sekali belum mengetahui apakah produk-produk yang beredar di internet itu memang benar-benar produk Israel dan afiliasinya atau tidak.
"MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu. Itu dari pihak lain ya, bukan MUI. Kami tidak merilis," katanya.
Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Foto ilustrasi).
- VIVA/Anwar Sadat
Pencatutan nama serupa oleh pihak tidak bertanggung jawab juga menimpa Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ikhsan Abdullah. Dia difitnah telah melakukan ajakan boikot terhadap Aqua.
Pernyataan Ikhsan disebarkan oleh pihak tertentu di media sosial guna mencari keuntungan pribadi dari gerakan boikot. Namun dalam video yang disebar itu pernyataan Ikhsan sudah dipotong-potong alias tidak utuh
Ikhsan juga sempat menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyebutkan produk apapun untuk diboikot. Dia menegaskan, MUI juga tidak mengeluarkan daftar produk apapun. Produk yang sudah mendapat label halal artinya aman untuk dibelanjakan masyarakat.
Keberadaan oknum yang menunggangi isu ini juga sudah disinggung oleh Ekonom Mumtaz Foundation, Nurizal Ismail. Dia menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin ada ‘penumpang gelap’ yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain.
"Masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan konflik Gaza ini untuk tujuan persaingan usaha semata," katanya.
Dia menjelaskan, penumpang gelap tersebut sengaja ikut berkampanye namun bukan untuk tujuan mulia seperti membantu Palestina. Namun, tujuan sebenarnya adalah menjatuhkan kompetitor mereka.
Saat ini kembali muncul ajakan untuk melaksanakan ramadhan tanpa Aqua. Gerakan yang dikomandoi pihak tertentu itu menunggangi isu boikot untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari persaingan bisnis air minum dalam kemasan (AMDK).
Sejumlah buzzer dikerahkan untuk membuat publik tidak memilih Aqua sebagai bahan konsumsi mereka. Tagar Ramadhan Tanpa Aqua pun sempat menjadi trending di Twitter atau kini disebut dengan X.
Oknum tersebut menggunakan isu boikot dan afiliasi produk israel guna memberikan kampanye negatif agar merusak reputasi kompetitornya. Termasuk mencatut MUI dan sejumlah pengurus lembaga untuk merugikan untuk memperlemah kewibawaan lawan bisnis mereka.
Wapres Maruf Amin di GOR Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumut
- VIVA/B.S. Putra
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyayangkan apabila ada pihak yang dirugikan akibat gerakan positif namun ditunggangi agar dapat mengeruk keuntungan pribadi. Mantan Rais Aam PBNU ini berpendapat bahwa penjelasan dari otoritas terkait diperlukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan dari gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS)
"Supaya tidak ke mana-mana, memang harus ada penjelasan dari pihak terkait yang mengetahui sebenarnya produk mana saja yang memang terafiliasi, supaya tidak semua ke mana-mana, nabrak ke mana-mana, sehingga itu bisa juga merugikan banyak pihak," kata Ma'ruf Amin.
