KPK Periksa Pengacara Lucas Terkait Kasus Dugaan TPPU Sekertaris MA Nurhadi
- VIVA/Zendy Pradana
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan melakukan pemanggilan terhadap pengacara atau advokat bernama Lucas, terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sekertaris Mahkamah Agung Nurhadi. Rencananya pemanggilan pemeriksaan itu akan dilakukan KPK pada Kamis, 14 Maret 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Lucas untuk memenuhi berkas kasus dugaan TPPU Nurhadi.
"Untuk melengkapi berkas perkara penyidkan perkara dugaan TPPU dengan Tersangka NHD (Sekma RI), sebagaimana agenda Tim Penyidik akan dijadwalkan pemanggilan saksi yaitu Lucas," ujar Ali Fikri pada Rabu, 13 Maret 2024.
Jubir berlatar belakang jaksa itu berharap agar pengacara Lucas bisa kooperatif dalam pemanggilan Penyidik KPK untuk diambil keterangannya sebagai saksi.
"Agar saksi dimaksud dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik," kata Ali.
Ali Fikri KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Diketahui, pengacara Lucas juga pernah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena telah merintangi penyidikan kasus korupsi tersangka Eddy Sindoro. Ia divonis majelis hakim selama tujuh tahun penjara. Bahkan, Lucas juga diminta membayar denda sebanyak Rp600 juta.
Sebelumnya, KPK telah memproses Nurhadi dan Rezky Herbiyono dari pihak swasta atau menantu Nurhadi dalam perkara suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016. Keduanya menerima suap dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.
Nurhadi dan Rezky menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Keduanya juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Berdasarkan putusan kasasi MA pada 24 Desember 2021, keduanya dinyatakan terbukti menerima suap sejumlah Rp35,726 miliar, serta gratifikasi dari sejumlah pihak sebesar Rp13,787 miliar.
KPK Didesak Periksa Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka usai Diduga Korupsi Dana Bansos
KPK didesak untuk mengusut terkait adanya dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka.
