KPK Usut Korupsi PT Hutama Karta Terkait Lahan Jalan Tol Trans Sumatera, Negara Rugi Belasan Miliar
- PUPR
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan proses penyidikan baru soal pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera. Dugaan pengadaan lahan tersebut dilakukan oleh salah satu BUMN PT Hutama Karya Persero.
Saat ini pengadaan lahan di jalan Tol tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan.
"Karena adanya indikasi kerugian keuangan negara yang timbul dalam proses pengadaan lahan di sekitar Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN (PT HK Persero), KPK kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 13 Maret 2024.
Juru bicara KPK Ali Fikri
- VIVA/Zendy Pradana
Ali mengungkap kasus korupsi pengadaan lahan di jalan Tol Trans Sumatera itu telah merugikan negara hingga belasan miliar. "Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud," ujar Ali Fikri
Lembaga antirasuah melakukan proses penyidikan baru dalam dugaan korupsi di pengadaan lahan itu.
"Karena adanya indikasi kerugian keuangan negara yang timbul dalam proses pengadaan lahan disekitar Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN (PT HK Persero), KPK kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan," kata dia.
Tapi, Ali Fikri belum menjelaskan secara gamblang sosok tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.
"Paparan lengkap perkaranya termasuk para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka akan kami umumkan saat proses pengumpulan alat bukti ini telah tercukupi," ucapnya.
Mangkrak 10 Tahun, Kasus Payment Gateway Denny Indrayana Dinilai Harus Ada Kepastian Hukum
Langkah cepat dalam mengeksekusi status tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana dalam kasus korupsi Payment Gateway diperlukan setelah mangkrak hampir 10 tahun lamanya.
