AHY Siapkan 4.000 Hektar Bank Tanah untuk Bandara dan Penunjang di IKN

Jakarta - Menteri Agraria atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa lembaganya bakal mengubah lahan-lahan telantar yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur menjadi bagian dari bank tanah.

Nantinya, kata AHY, lahan-lahan tersebut menjadi bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU).

"Jadi itu yang bisa kita lakukan, yang jelas kita sekarang punya badan bank tanah," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa bank tanah tersebut memiliki landasan hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ini salah satu upaya yang kita lakukan ini menjadi amanah dari Undang-undang Cipta Kerja, dimana lahan-lahan terlantar baik itu SHGU atau SHGB," katanya.

AHY menambahkan lahan bank tanah itu bakal digunakan untuk penunjang kebutuhan di IKN serta bandara. Ia menyebut luas bank tanah tersebut mencapai 4.000 hektar.

"Salah satu produk yang bisa kita laporkan saat ini bank tanah yang bisa me-support di kawasan IKN ada 4.000 sekian hektar. 300 sekian hektar disiapkan untuk bandara, sedangkan yang lain di sekitarnya untuk menjadi supporting system yang kebutuhan bagi otoritas IKN," ucapnya. 

Di sisi lain, lanjut dia, 30 persen lahan bank tanah tersebut nantinya bakal dikembalikan kepada masyarakat melalui skema reforma agraria. Maka itu, AHY menekankan kepada kepala kantor wilayah BPN di Indonesia untuk ikut menerapkan bank tanah.

Bahkan, ia juga mendorong kepala kantor wilayah BPN berlomba-lomba dalam mengkonsolidasikan lahan-lahan terlantar menjadi bagian bank tanah.

"Kita ingatkan kepada seluruh jajaran ATR/BPN untuk berlomba-lomba dalam berkontribusi menghadirkan lahan-lahan terlantar dan mengkonsolidasikan itu semua kepada bank tanah dan itu menjadi prestasi bagi kami di lapangan," tuturnya.

Sebagai informasi, Sebanyak 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta langsung, sedangkan 20 persen sisanya diperkirakan dari APBN.

Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Bagi Demokrat Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihormati: Itu FInal

Partai Demokrat menghormati putusan MK, yang mengabulkan gugatan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ini final

VIVA.co.id

2 Januari 2025