Kata Jokowi soal Proses Pemindahan ASN ke IKN Tahun Ini
- Biro pers Istana.
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut dia, pemindahan ASN ke IKN Nusantara tentu dilakukan secara bertahap.
Karena, kata Jokowi, pemerintah harus menyiapkan berbagai fasilitas untuk ASN di IKN Nusantara. “ASN ini akan dipindah secara bertahap, karena kita harus siapkan fasilitas pendukung,” kata Jokowi pada Kamis, 29 Februari 2024.
Misalnya, Jokowi mengatakan fasilitas pendukung yang disiapkan seperti perumahan, sekolah hingga rumah sakit di IKN Nusantara. Menurut dia, hal-hal lainnya juga perlu disiapkan seperti mengelola manajemen yang tentunya tidak mudah.
Jokowi menunjukkan progres pembangunan IKN yang on the track
- VIVA.co.id/Jhovanda (Kalimantan Timur)
“Misalnya perumahan, itu yang paling penting. Sekolah untuk yang pindah ke sini, rumah sakit jika ada yang sakit. Sehingga semuanya ini harus mengelola manajemen seperti ini tidak gampang, ini yang sedang kita siapkan,” jelas dia.
Akan tetapi, Jokowi optimis bahwa IKN akan menjadi kota yang hidup dalam satu dekade kedepan. “Kita perkirakan dalam 10 tahun kota ini akan menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh masyarakat kita," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mulai bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada bulan Juli 2024. Rencananya, Presiden Jokowi juga akan melaksanakan Upacara Peringatan Hari ke-79 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Presiden, IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.
Selain Jokowi, rencananya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono juga akan berkantor di IKN Nusantara pada pertengahan tahun 2024. “Pak Basuki Juli. Saya Juli,” kata Jokowi pada Kamis, 29 Februari 2024.
Adapun, Jokowi alasannya berkantor di IKN Nusantara bulan Juli 2024 itu karena ingin menunggu infrastruktur lainnya selesai dulu. “Saya nunggu airport jadi, jalan tol jadi,” ujarnya.
Pemprov Sumut Utang DBH Rp 2,2 Triliun, Bobby Nasution Janji Bayar
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode itu mencapai sekitar Rp2,2 triliun
