JK soal Hak Angket: Tidak Usah Khawatir, Kecuali Ada Apa-apa
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mendukung usulan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan, dia berpesan agar pihak tergugat tak perlu khawatir, jika merasa tidak bersalah.
JK mengatakan, hak angket tersebut baik untuk kedua belah pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat. Adapun hak angket ini diajukan oleh partai koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 1, dan nomor urut 3.
“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan," ujar JK di Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2024.
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK).
- VIVA/Supriadi Maud
JK juga menyampaikan kepada pihak tergugat tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang diajukan DPR, jika tidak merasa bersalah. Namun demikian, JK juga mengungkapkan apabila pihak tergugat merasa khawatir itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024 terutama Pilpres.
“Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, tiga sekretaris jenderal (sekjen) dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024. Pertemuan tersebut diketahui membahas rencana hak angket yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan soal Pemilu 2024.
Tiga sekjen parpol Koalisi Perubahan itu telah sepakat akan ikut mendukung rencana dari PDI Perjuangan (PDIP). Adapun tiga partai politiknya yakni Nasdem, PKB dan PKS.
"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya," ujar Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim di Nasdem Tower, Jakarta Pusat dikutip Jumat, 23 Februari 2024.
Adapun ketiga sekjen parpol koalisi perubahan yang hadir ke Nasdem Tower yakni Hasanuddin Wahid, Habib Aboe Bakar Al Habsyi dan Hermawi Taslim.
Tetapi, Hermawi menekankan keputusan dukungan itu tetap menunggu keputusan akhir PDIP soal rencana bakal ajukan hak angket pasca pemilu 2024.
"Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? kira-kira itu yang bisa saya jelaskan, dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajaran, ada saling menghargai, ada kesamaan equal itu yang kita inginkan kalau nanti kami bersama-sama PDIP dan mungkin juga PPP kalau sama-sama menggulirkan hak angket," kata Hermawi.
Dia menuturkan hak angket memang sudah semestinya didukung. Sebab, kata Hermawi, partai politik Koalisi Perubahan ingin Indonesia adanya sebuah kebenaran.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa indonesia. Demikian selanjutnya ini dulu adik saya di sana, sekarang sudah jadi sekjen," bebernya.
Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik
Setyo Budiyanto pernah bertugas sebagai Direktur Penyidikan KPK tahun 2020.
