Cara Agus Fatoni Dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan dan Berwisata di Indonesia
- Istimewa
Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mendukung Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Hal ini diungkapkannya saat menerima audiensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel dan Perwakilan Bank Indonesia Sumsel di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.
Menurutnya program tersebut sangat baik dan dapat memajukan perekonomian daerah. Fatoni menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pun telah melakukan berbagai gerakan yang dilakukan serentak dan masif.
Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni
- Istimewa
"Kita sudah melaunching Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel, Gerakan Pasar Murah Serentak dan dalam waktu dekat pun kita akan launching Gerakan Bedah Rumah Serentak, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak, dan Gerakan Bantuang Stunting Serentak,” jelas Fatoni.
Pelaksanaaan gerakan serentak ini bukanlah tanpa sebab. Menurutnya dengan pelaksanaan secara serentak dan melibatkan seluruh stakeholder akan lebih berdampak manfaatnya kepada masyarakat dan program prioritas dapat terlaksana.
"Kita sedang mengumpulkan CSR dari berbagai instansi swasta untuk melakukan program kerja secara serentak", ucap Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan OJK akan melaksanakan kick off Gernas BBI dan BBWI pada 26 Febuari 2024 di gedung OJK Sumsel sekaligus Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Nantinya, kampanye Gernas BBI dan BBWI 2024 akan diisi sengan berbagai kegiatan, seperti seminar, expo dan lain-lain. Kegiatan ini mengusung tema ‘Produk Lokal Berinovasi’.
"Kampanye utama kegiatannya oleh OJK kemudian didukung oleh pemerintah daerah. Target 2024 yang ingin dicapai dari BBI sebesar Rp 50 milyar per provinsi, dan BWI ditargetkan mencapai 13,2 juta perjalanan di daerah,” ujarnya.
Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni
- Istimewa
Selain itu, Kepala Perwakilan BI Sumsel Ricky Perdana Gozali menybut terkait pelaksanaan Rakor TPKAD yang diselenggarakan BI Sumsel akan membahas sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan terdapat kredir sebesar kurang lebih Rp 15 triliyun yang dinikmati oleh petani kelapa sawit, termasuk petani plasma maupun swadaya.
Selain Rakor TPAKD, BI Sumsel bersama OJK memiliki program lain dalam waktu dekat, yaitu pembuakaan satu rekening satu pelajar di Kabupaten/Kota juga seribu rekening bagi disabilitas dan ekosistem keuangan inklusif dengan pemilihan desa wisata. Selain itu, terdapat program monitoring dan evaluasi KUR dengan roadshow ke Kabupaten/Kota serta literasi keuangan.
"Oleh sebab itu, kami mengharapkan dukungan Bapak Gubernur dalam kampanye program ini. Misalnya dengan menerbitkan surat edaran penggunaan produk lokal dan belanja produk lokal. Bisa juga dengan penggunaan logo BBI di setiap kegiatan. Mempromosikan produk lokal dan wisata lokal,” ucap Ricky.
Tidak hanya itu BI Sumsel juga mempunyai program harvesting UMKM untuk 100 UMKM per Kabupaten/Kota atau nantinya akan dipilih 30 UMKM per Kabupaten/kota yang bisa diikutkan dalam program tersebut. Nantinya program ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 mendatang sekaligus dengan Festival Sriwijaya.
Selain itu, BI Sumsel bahkan ikut berupaya dalam pengendalian harga pangan melalui program GSM Goes To School pada 25 Febuari 2024 yang dipusatkan di Jakabaring.
"Kegiatan ini akan kita persiapkan sebaik mungkin dan lengkap. Rencananya akan mengundang Kepala Bappenas dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perbankan dan seribu siswa. Kita juga akan memberikan bibit cabai secara simbolis,” jelasnya.
Terakhir, Ricky menyampaikan bahwa Provinsi Sumsel terpilih oleh Kementerian Keuangan sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 29 Februari mendatang.
OJK Ungkap Peringkat Corporate Governance RI di Asean Masih Posisi 5
OJK mengungkapkan penilaian standar penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance Indonesia berada di peringkat kelima di ASEAN.
