Luhut Bilang Tak Mau Jadi Menteri Lagi Jika Ditawari Presiden Terpilih
- Instagram @luhut.pandjaitan
Badung – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi memiliki keinginan untuk menjadi menteri jika ditawari oleh presiden terpilih pada Pemilu 2024.
Saat ditemui di Badung, Bali, Rabu, Luhut mengaku tidak mendapatkan restu dari sang istri Devi Simatupang. Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
"Nggak, kalau saya jadi menteri cukup lah. Istri saya sudah tidak setuju saya menteri lagi. Kalau beri saran-saran iya," katanya usai mencoblos di TPS 14 Desa Cemagi, Badung, Bali dikutip dari Antara, Jumat, 16 Februari 2024.
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mencoblos di TPS 014 Banjar Pengayehan Desa Cemagi, Mengwi, Bali.
- VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)
Luhut Panjaitan sendiri dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya dan terkonfirmasi mengaku mendukung Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Usai memberikan suaranya di TPS 14 Desa Cemagi, Badung, Bali, Luhut Panjaitan optimistis pasangan calon yang diusungnya bakal menang dalam pemilu bahkan dalam satu putaran.
"Kita sudah lihat survei-survei saja. Kalau saya pikir ya satu putaran," kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan prediksinya dalam Pemilu 2024.
Adapun alasan Luhut mendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran karena program kerja keduanya dianggap melanjutkan program kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin.
"Karena saya ingin keberlanjutan, karena saya tahu persis kalau tidak keberlanjutan, maka ekonomi kita ya jadi seperti yoyo. Karena ingat, bonus demografi generasi kamu itu akan habis pada tahun 2030-an. Jadi kita harus sadar betul itu, nggak boleh main-main, waktu tidak banyak," katanya.
Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.
- Antara.
Menurutnya, banyak keberhasilan yang diraih oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi meskipun ada pula hal-hal yang belum selesai dilakukan karena keterbatasan masa jabatan presiden. Karena itu, butuh presiden yang memiliki visi seperti Presiden Jokowi.
"Jadi keberlanjutan dari apa yang dibuat Pak Jokowi tentu ada penyempurnaan di sana sini karena nggak mungkin juga itu selesai satu presiden, bisa dua tiga presiden baru selesai," katanya. (Ant/ANTARA)
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
