Pj Bupati Tangerang Datangi Rumah Duka Anggota KPPS yang Meninggal Saat Penghitungan Suara
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang - Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang, mendatangi rumah duka dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Kamis, 15 Februari 2024.
Andi Ony mengatakan, kedatangannya tersebut sebagai bentuk bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. "Di sini kami sampaikan bela sungkawa atas kejadian tersebut. Dan memberikan santunan kepada keluarga almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan," katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Banten, Ahmad Subagja mengatakan, pihaknya turut berduka atas peristiwa yang terjadi, dan diharapkan tidak ada kejadian seperti ini lagi.
"Kami turut berduka cita, dan tentu kami harapkan tidak ada kejadian seperti ini lagi. Karena, kami dapat laporan banyak anggota KPPS yang cukup lelah, khususnya di Tangerang," ujarnya.
Ilustrasi turut berduka cita.
- vivanews/Andry Daud
Alhasil, KPU Provinsi Banten meminta KPU di setiap daerah untuk berkoordinasi dengan para tenaga kesehatan, agar bisa melakukan pemeriksaan pada anggota KPPS yang sedang melakukan penghitungan suara.
"Soal kesiapan tenaga kesehatan, kita sudah koordinasikan, terutama di Tangerang, atas kasus itu. Di mana, setiap anggota KPPS yang merasa lelah, kami minta langsung istirahat, dan bisa langsung menghubungi tenaga kesehatan. Karena, sesuai aturan pun proses perhitungan suara bisa digelar sampai jam 12.00 WIB hari ini. Jadi kami minta tetap jaga kesehatannya," ujarnya.
Berdasarkan data, anggota KPPS atas nama Satriawan (44) tiba-tiba pingsan saat proses penghitungan suara sedang berlangsung, Rabu, 14 Februari 2024. Saat itu, petugas medis yang berada di lokasi memberikan pertolongan dan dibawa ke klinik namun sudah meninggal dunia.
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
