Pemprov Sumsel Inisiasi Program Bedah Rumah dan Bantuan Sanitasi di 17 Kabupaten/Kota

Palembang - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menginisiasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel, untuk turut serta menjalankan program bedah rumah secara serentak. Rencananya kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan launching gerakan pemberian bantuan sanitasi se-Sumsel.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat memimpin Rapat Persiapan Kegiatan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel secara virtual di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 12 Februari 2024.

Fatoni mengatakan, dalam pelaksanaan program bedah rumah akan didanai dari APBD, APBN atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR, Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/BUMD maupun swasta dan Baznas yang beroperasi di masing-masing wilayah.

Selain program bedah rumah, Pemprov Sumsel juga terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel melalui pemberian bantuan sanitasi serentak. Nantinya bantuan ini akan diberikan secara simbolis oleh Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat Tri Tito Karnavian.

“Jadi bupati maupun wali kota silakan menyampaikan dalam forum ini berapa total rumah yang akan dibedah, selain bedah rumah bapak/ibu bupati/wali kota juga menyiapkan bantuan sanitasi berupa kloset atau perbaikan WC di kabupaten/kota masing-masing,” ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan, terkait perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini meliputi atap, lantai dan dinding (aladin). Terlebih, sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan bantuan sanitasi dalam bentuk pembangunan WC.

“Bapak/Ibu bupati dan wali kota ini juga ada arahan dari Pak Mendagri agar kita memperbaiki sanitasi dan WC di Provinsi Sumsel ini, karena toilet adalah cerminan kita, kalau toiletnya bagus berarti rumah kita bagus, kalau toilet di kantor itu bersih berarti juga kita bersih di kantor. Maka ini kita harus sambut, kita harus meriahkan gerakan pemberian bantuan sanitasi oleh Ibu Ketua Umum ini dan juga sekaligus kita meriahkan dengan bedah rumah dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem,” kata Fatoni.

Diketahui, berdasarkan data yang sudah terhimpun dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk program bedah rumah berjumlah 6.089 unit, sedangkan untuk sanitasi berjumlah 6.506 unit. Namun dari data tersebut masih bisa bertambah hingga pada saat pelaksanaan launching bedah rumah dan sanitasi WC.

“Ini kalau kita lihat dari data ini saja, Bapak Kepala BPS sudah bisa menghitung angka ini, dari sekian bedah rumah sudah bisa turun kemiskinan ekstrem sudah berapa persen. Oleh karena itu, biar cepat dirasakan, Bapak/Ibu segera bergerak saja, tapi nanti secara simbolisnya akan ada launching dan penyerahan oleh ibu ketua umum TP PKK Pusat,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto, menyebut BPS Provinsi Sumsel telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel tahun 2023 yakni pada level 5,08%, lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sementara itu, terkait kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai mereka yang hidup setara dengan Rp 11.571,21 per kapita per hari atau Rp 351.957, 40 per kapita per bulan.

“Program dari bedah rumah ini tadi saya lihat Pak Gubernur cukup banyak ya, kalau kita coba nah, tadi itu hampir ribuan. Harapannya meskipun nanti agenda itu pada bulan Mei, program ini bisa segera sudah mulai bertahap dilaksanakan mulai bulan ini, karena agar program-program itu yang memang sudah diterima oleh masyarakat ya harapannya bisa juga tercatat oleh BPS,” ucap Wahyu.

Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang 

Anggota Ombudsman memandang bahwa bansos harus berorientasi pada hal produktif, tidak semata kasih bantuan dalam bentuk beras atau uang yang habis dipakai untuk konsumsi.

VIVA.co.id

21 Desember 2024