KPU Bali Musnahkan 6.039 Lembar Sisa Surat Suara Pilpres 2024

Pemusnahan sisa surat suara di KPU Bali
Sumber :
  • VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Bali – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memusnahkan surat suara yang lebih atau rusak. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicacah menggunakan mesin pencacah di Kantor KPU Provinsi Bali pada Selasa, 13 Februari 2024.

Presiden Prabowo Subianto Bakal Nyoblos Pilkada di Bojongkoneng

Jumlah surat suara di KPU Provinsi Bali yang dimusnahkan antara lain surat suara DPRD Provinsi sebanyak 60 lembar dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 6.039 lembar.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menjelaskan, kelebihan surat suara itu sebelumnya untuk membantu provinsi lain yang kekurangan.

KPU DKI Bakal Awasi Warga Non-KTP Jakarta agar Nggak Maksa Nyoblos

"Tapi karena lebih maka dikumpulkan dan kita musnahkan hari ini," kata Lidartawan di kantor KPU Bali, Selasa, 13 Februari 2024.

Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • AP Photo/Tatan Syuflana
KPU Jakarta: 572 TPS Berpotensi Rawan Banjir

Untuk memenuhi kebutuhan pemilih, KPU menyediakan surat suara sejumlah DPT+2%. Jika di situ ada kelebihan surat suara maka akan dimusnahkan.

"Tahun sebelumnya dibakar tapi sekarang aturan pemerintah tidak membolehkan, maka itu dimusnahkan dengan dicacah," jelasnya.

Lidartawan menambahkan, hasil pemusnahan itu akan dibuang setelah pemilu selesai. Hal itu dimungkinkan agar tidak menimbulkan ekses di masyarakat.

"Kami tahan dulu di kantor, nanti akan dibuang setelah selesai pemilu, ini dilakukan supaya tidak ada ekses lain," kata Lidartawan.

Pada hari yang sama, pemusnahan juga dilakukan di percetakan PT Temprina Media Grafika, Denpasar.

Di percetakan resmi surat suara pemilu itu terdiri dari 472 lembar surat suar DPR RI, 500 lembar surat suara DPRD Provinsi Bali dan 400 lembar surat suara DPRD Kabupaten/Kota.

Menkopolkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024